Polemik Unggahan Paspor dan Akuntabilitas Dana Beasiswa LPDP

Program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang memfasilitasi pemuda Indonesia untuk studi di luar negeri, menuai sorotan terkait polemik kewarganegaraan.

Unggahan Dwi Sasetyaningtyas (DS) di media sosial, yang memamerkan paspor Inggris milik anaknya, memicu reaksi publik. Kalimat "Cukup saya WNI, anak jangan," dianggap merendahkan paspor Indonesia dan ramai diperbincangkan pada Februari 2026.

Polemik ini berkembang menjadi isu kebangsaan karena dikaitkan dengan LPDP, mengingat suami DS, Arya Iwantoro, adalah alumni program beasiswa tersebut. LPDP menyatakan tengah menghitung kewajiban pengembalian dana beasiswa beserta konsekuensinya.

Perhatian publik tertuju pada dua isu sensitif: martabat kewarganegaraan dan akuntabilitas dana publik. Pemerintah menekankan bahwa dana LPDP adalah investasi negara dalam pengembangan sumber daya manusia, sehingga penerima beasiswa memiliki tanggung jawab besar.

Tanggung jawab tersebut meliputi penyelesaian studi dan pemenuhan kewajiban sesuai perjanjian, termasuk kontribusi pasca-studi. Beasiswa ini merupakan kontrak sosial, di mana negara menanggung biaya dan penerima menanggung kewajiban untuk memberikan manfaat kembali kepada masyarakat.

Reaksi keras muncul karena unggahan DS dianggap merendahkan Indonesia, sehingga menyentuh rasa keadilan publik. Kritik terhadap kebijakan pemerintah adalah hak warga negara dan merupakan bagian dari demokrasi yang sehat.

Namun, publik menilai unggahan DS sebagai olok-olok terhadap identitas kebangsaan, bukan kritik kebijakan. Negara memberikan beasiswa dengan harapan ilmu yang diperoleh dapat digunakan untuk membangun bangsa. Harapan ini terasa bertentangan dengan narasi yang meremehkan Indonesia.

Kekecewaan terhadap kebijakan negara tidak membenarkan sikap meremehkan kewarganegaraan, terutama jika dikaitkan dengan program yang dibiayai negara.

Isu utama bukanlah kebebasan seseorang untuk pindah kewarganegaraan, melainkan cara pilihan tersebut dipamerkan dengan kesan merendahkan Indonesia, terlebih jika ada hubungan dengan investasi negara.

Menteri Keuangan menyatakan sanksi dapat dijatuhkan kepada penerima LPDP yang melanggar ketentuan dan merendahkan Indonesia, termasuk pengembalian dana beasiswa beserta bunga. LPDP juga menemukan pelanggaran kewajiban pengabdian oleh puluhan penerima beasiswa, sebagian telah diputuskan wajib mengembalikan dana.

Pemerintah harus memastikan penerapan sanksi dilakukan secara transparan, konsisten, dan tanpa pandang bulu. Publik berhak mengetahui detail perhitungan pengembalian dana, dasar regulasi, dan standar pembuktian pelanggaran.

Negara wajib memberikan akses kepada publik untuk mengawasi penggunaan uang rakyat. Polemik ini tidak boleh memicu sentimen anti-beasiswa, karena LPDP memiliki peran penting dan banyak penerima yang berkontribusi positif bagi negara. Pagar etik dan mekanisme akuntabilitas perlu diperkuat.

Seleksi penerima beasiswa harus lebih serius dalam menguji integritas dan komitmen kontribusi. Pengawasan kontribusi setelah lulus juga perlu ditingkatkan. Negara perlu membangun sistem pelaporan kontribusi yang jelas, terukur, dan bisa diaudit secara sosial.

Paspor tidak seharusnya dianggap sebagai trofi kelas sosial. Kewarganegaraan adalah ikatan yang dibangun melalui perjuangan dan pengorbanan. Dalam konteks beasiswa negara, ada banyak pihak yang ikut menanggung biaya, dari pajak hingga utang negara.

Memilih kewarganegaraan lain adalah hak individu. Namun, memamerkan pilihan tersebut dengan nada meremehkan Indonesia, sementara ada kaitan dengan investasi negara, akan memicu polemik. Hal ini menyentuh rasa hormat pada identitas kolektif. Kritik adalah bentuk cinta yang tidak ingin diam, dan cinta pada negara tidak harus selalu memuji, tetapi juga tidak menghina.