Evaluasi LPDP Mendesak, DPR Soroti Integritas Kebangsaan Penerima Beasiswa

Sistem seleksi dan pengawasan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) kini berada di bawah sorotan tajam parlemen. Anggota Komisi X DPR RI, Andi Muawiyah Ramly, mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh guna memastikan bahwa penerima beasiswa memiliki loyalitas yang kuat terhadap negara.

Langkah ini diambil merespons dinamika publik terkait perilaku sejumlah alumni yang dianggap tidak mencerminkan komitmen kebangsaan. Salah satu pemicunya adalah kasus viral seorang penerima beasiswa berinisial DS yang secara terbuka menunjukkan kebanggaan atas kewarganegaraan asing anaknya di Inggris. Menurut politisi PKB yang akrab disapa Amure tersebut, persoalan ini bukan sekadar urusan privat di media sosial, melainkan isu etika moral publik.

Amure menegaskan bahwa dana yang dikelola LPDP merupakan mandat negara yang bersumber dari pajak rakyat melalui APBN dan dana abadi pendidikan. Oleh karena itu, ia menilai penerima manfaat tidak hanya dituntut unggul secara akademik, tetapi juga harus memiliki orientasi pengabdian yang nyata bagi Indonesia.

Aspek penilaian dalam proses rekrutmen pun diharapkan tidak lagi hanya bertumpu pada indikator administratif semata. Amure mengusulkan agar rekam jejak, integritas, serta rencana kontribusi konkret para calon penerima diuji lebih mendalam demi menghindari fenomena hilangnya talenta terbaik bangsa ke luar negeri tanpa manfaat balik bagi tanah air.

Negara tidak boleh membiayai potensi brain drain terselubung. Kita ingin brain gain yang jelas dampaknya bagi Indonesia, ujar Andi Muawiyah Ramly dalam keterangan resminya pada Senin, 23 Februari.

Selain pengetatan seleksi awal, penguatan monitoring pasca-studi menjadi poin krusial yang didorong oleh Komisi X. Hal ini bertujuan agar kontrak pengabdian tidak hanya menjadi formalitas di atas kertas, namun benar-benar diimplementasikan sebagai tanggung jawab moral atas fasilitas pendidikan yang telah diberikan negara.

Meskipun mengakui bahwa status kewarganegaraan adalah hak personal yang dilindungi hukum, Amure mengingatkan bahwa setiap penerima beasiswa LPDP membawa identitas sebagai representasi bangsa. Ia berharap momentum ini menjadi titik balik bagi pengelola beasiswa untuk mempertegas komitmen membangun Indonesia di setiap jenjang kontrak pengabdian alumni.