Program Makan Bergizi Gratis Picu Polemik Politik

Polemik seputar program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan. Kritik dari sejumlah politikus PDI Perjuangan dinilai telah berkembang menjadi narasi politik yang berpotensi mengaburkan fakta, bukan lagi sekadar perbedaan pandangan kebijakan.

Aiman Adnan, pengamat sosial dan kebijakan publik dari Kader Literasi Indonesia Maju (Kalima), menilai perdebatan ini membuka kembali praktik politik lama. Menurutnya, ada inkonsistensi antara pernyataan keras di publik dan keputusan yang telah disetujui dalam forum resmi negara.

“Ini bukan kritik kebijakan. Ini sandiwara politik. Ribut di depan kamera, tapi lupa apa yang sudah mereka setujui bersama di Rapat Paripurna DPR,” kata Aiman, Minggu, 1 Maret.

Aiman menambahkan, persoalan di lapangan jauh lebih sederhana daripada perdebatan elite yang berfokus pada angka-angka anggaran. Menurutnya, polemik MBG memperlihatkan kesenjangan antara perdebatan elite dan realitas masyarakat.

“Rakyat miskin butuh makan. Anak sekolah butuh gizi. Negara akhirnya hadir lewat MBG. Lalu siapa sebenarnya yang merasa terganggu?” katanya.

Menurutnya, penolakan terhadap MBG mencerminkan ketidaknyamanan terhadap perubahan orientasi kebijakan yang memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.

“Ini pertama kalinya negara hadir langsung di meja makan anak-anak miskin secara sistematis. Lalu ada sekelompok politikus yang merasa tidak nyaman,” ujarnya.

MBG, menurut Aiman, bukan hanya soal angka dalam anggaran, tetapi tentang keberlangsungan hidup dan masa depan anak-anak Indonesia.

“MBG itu soal perut anak-anak Indonesia. Menyerangnya dengan narasi palsu sama saja dengan mengolok-olok rakyat yang hidup pas-pasan atau bahkan serba kekurangan,” tutur dia.

Aiman menegaskan jika polemik ini terus dipertahankan, publik mungkin akan memberikan penilaian yang lebih tegas.

“Kalau masih ngotot menyerang MBG, ini bukan lagi soal pendidikan. Ini soal intrik politik segerombolan orang yang kita sebut partai wong licik yang munafik. tidak rela perut wong cilik kenyang,” tegasnya.

Aiman menyebutkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sedang menjalankan mandat konstitusional untuk memperkuat generasi mendatang dengan memenuhi kebutuhan gizi dasar rakyat.

“Siapa pun yang menghalangi dengan narasi palsu, berarti berdiri berseberangan dengan kepentingan rakyat. Dan sejarah selalu punya caranya sendiri untuk mencatat,” tuturnya.