Insentif SPPG Terintegrasi dalam Anggaran Makan Bergizi Gratis

Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan bahwa insentif untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah menjadi bagian dari pagu anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG), yaitu sebesar Rp15 ribu per menu.

Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya, menyampaikan hal ini untuk menanggapi informasi yang beredar terkait insentif Rp6 juta di luar pagu Rp15 ribu per menu MBG dan narasi mengenai mitra yang memperoleh laba bersih Rp1,8 miliar per tahun.

Sony menjelaskan bahwa program MBG bukan dirancang sebagai skema keuntungan instan, melainkan sebagai pelayanan publik yang akuntabel dan berbasis standar mutu. Menurutnya, angka Rp1,8 miliar tersebut adalah pendapatan kotor maksimal sebelum dikurangi berbagai biaya seperti investasi, penyusutan aset, dan operasional.

Program MBG, kata Sony, dirancang untuk memastikan fasilitas dan layanan siap dan bermutu, bukan untuk memberikan keuntungan berlebih. Standar yang ditetapkan mencerminkan komitmen pada kualitas, keamanan pangan, serta keberlanjutan program.

Pelaksanaan Program MBG didasarkan pada Keputusan Kepala BGN Nomor 401.1 Tahun 2025 mengenai Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026. Regulasi ini mengatur mekanisme pembiayaan, standar fasilitas, tata kelola operasional, serta sistem pengawasan dan evaluasi.

Petunjuk teknis tersebut menegaskan bahwa alokasi Rp15 ribu per hari per penerima manfaat mencakup bahan baku, biaya operasional riil, serta insentif fasilitas SPPG sebesar Rp6.000.000 per hari operasional. Insentif ini diberikan berdasarkan ketersediaan layanan, bukan jumlah porsi yang diproduksi.

Dengan asumsi kapasitas layanan maksimal 3.000 penerima manfaat per hari, insentif Rp6.000.000 setara dengan Rp2.000 per porsi. Insentif ini merupakan bagian dari struktur pembiayaan Rp15.000 per menu, bukan tambahan di luar pagu anggaran.

Sony juga menjelaskan bahwa narasi mengenai "laba bersih Rp1,8 miliar per tahun" adalah interpretasi yang keliru. Angka tersebut merupakan estimasi pendapatan kotor maksimal dari komponen insentif dalam satu tahun operasional penuh, yang dihitung dari Rp6.000.000 dikalikan 313 hari operasional (365 hari dikurangi 52 hari Minggu), sehingga menghasilkan Rp1,8 miliar per tahun.

Untuk mendapatkan insentif tersebut, mitra wajib membangun dan mengoperasikan SPPG sesuai standar ketat yang ditetapkan BGN. Investasi awal yang dikeluarkan mitra berkisar antara Rp2,5 hingga Rp6 miliar, tergantung pada lokasi dan harga lahan.

"Program MBG merupakan bagian dari strategi nasional pemenuhan gizi untuk menjangkau sekitar 82,9 juta penerima manfaat secara bertahap melalui pembangunan 35.000–40.000 SPPG di 38 provinsi. Seluruh proses, mulai dari penetapan penerima manfaat, penyaluran dana melalui virtual account, pelaporan harian, hingga mekanisme auto top-up dilakukan secara digital dan diawasi berlapis guna memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran negara," paparnya.

BGN mengajak masyarakat untuk merujuk pada sumber resmi dan memahami ketentuan secara utuh sebelum menarik kesimpulan. Transparansi, standar mutu, dan tata kelola yang baik merupakan fondasi utama pelaksanaan Program MBG dalam mendukung terwujudnya generasi sehat dan produktif menuju Indonesia Emas 2045.