Kim Jong Un Buka Peluang Rukun dengan AS, Syaratnya?

Korea Utara menyatakan kesediaannya untuk membangun hubungan baik dengan Amerika Serikat, namun dengan syarat tertentu. Pyongyang bersedia "rukun" dengan Washington asalkan AS mengakui status senjata nuklir Korea Utara.

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, juga menekankan ambisinya untuk mengembangkan persenjataan nuklir serta jangkauan operasionalnya.

Pernyataan tersebut disampaikan pada kongres partai yang diadakan setiap lima tahun di Pyongyang. Menurut bbc, Jumat, 27 Februari, komentar Kim dinilai membuka potensi perundingan dengan Presiden AS Donald Trump menjelang kunjungan Trump ke China pada bulan April.

Namun, nada bicara Kim terhadap Korea Selatan justru meningkat tajam. Ia menggambarkan Seoul sebagai "entitas paling bermusuhan," meredupkan harapan akan meredanya ketegangan diplomatik di Semenanjung Korea.

Menurut kantor berita Korea Utara, KCNA, jika Washington "menghormati posisi [nuklir] kami sebagaimana diatur dalam Konstitusi" dan menghentikan kebijakan permusuhannya, "tidak ada alasan mengapa kami tidak bisa rukun dengan Amerika Serikat".

Kim menambahkan bahwa masa depan hubungan AS–Korea Utara “sepenuhnya bergantung pada sikap Amerika Serikat”. "Entah hidup berdampingan secara damai atau konfrontasi permanen, kami siap untuk keduanya, dan pilihan itu bukan di tangan kami," ujarnya.

Mengenai Korea Selatan, Kim menyatakan bahwa Pyongyang akan "secara permanen mengecualikan Seoul dari kategori sesama bangsa". Ia juga menambahkan bahwa selama Korea Selatan masih berada dalam "kondisi geopolitik" karena berbatasan dengan Korea Utara, "satu-satunya cara hidup aman adalah melepaskan semua hal yang terkait dengan kami dan membiarkan kami sendiri".

Seorang analis kepada AFP berpendapat bahwa pernyataan Pyongyang menandakan keinginan Korea Utara untuk menjalin hubungan langsung dengan AS, tanpa melibatkan Korea Selatan.

Kim kembali menekankan program nuklirnya. "Kami akan fokus pada proyek untuk menambah jumlah senjata nuklir dan memperluas sarana operasional nuklir," kata Kim.

Korea Utara terus mengembangkan kemampuan nuklirnya meskipun telah lama dikenai sanksi internasional, termasuk uji coba rutin rudal antarbenua yang dilarang. KCNA menyatakan bahwa Korea Utara di bawah Kim telah "secara radikal meningkatkan" daya tangkal perangnya, dengan kekuatan nuklir sebagai poros.

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) memperkirakan bahwa Korea Utara memiliki sekitar 50 hulu ledak nuklir yang sudah dirakit, serta cukup bahan fisil untuk memproduksi hingga 40 hulu ledak tambahan.

Pada November 2024, Kim pernah menyerukan perluasan program nuklir “tanpa batas”.

Pada tahun lalu, Trump merilis peta jalan keamanan global yang tidak memasukkan denuklirisasi Korea Utara sebagai tujuan. Padahal, target itu selalu muncul dalam Strategi Keamanan Nasional presiden-presiden AS sejak 2003, ketika program nuklir Pyongyang menjadi sorotan. Hal ini memicu spekulasi bahwa perundingan Trump–Kim yang terakhir pada 2019 dapat dibuka kembali.

Dalam peta jalan Trump pada 2017, Korea Utara disebut 16 kali dan digambarkan sebagai ancaman, termasuk kemungkinan "menggunakan senjata nuklir terhadap Amerika Serikat".

Kim menegaskan bahwa denuklirisasi bukan agenda Pyongyang. "Konsep ‘denuklirisasi’ sudah kehilangan maknanya. Kami sudah menjadi negara nuklir," kata Kim kepada parlemen pada September. Ia menambahkan bahwa “denuklirisasi” adalah hal “terakhir, terakhir” yang bisa diharapkan dari Korea Utara.

Kim menutup dengan pesan yang meminta AS mengubah pendekatan. Jika Amerika Serikat berhenti mengejar denuklirisasi pihak lain, mengakui kenyataan, dan benar-benar menginginkan hidup berdampingan secara damai, maka Pyongyang tidak melihat alasan untuk menolak pertemuan langsung.