Pembatasan Dinasti Politik: Dilema Demokrasi dan Nepotisme

Pembatasan pencalonan bagi keluarga presiden dan wakil presiden memicu perdebatan mengenai keseimbangan antara prinsip demokrasi dan potensi praktik nepotisme, terutama setelah Pemilu 2024.

Menurut Direktur Eksekutif PPI, Adi Prayitno, hak politik setiap warga negara, termasuk keluarga presiden, seharusnya tidak dibatasi dalam negara demokrasi. "Sekalipun dia mungkin terlahir dalam keluarga presiden dan wapres, secara substansi demokrasi tidak ada siapapun di dunia yang boleh melarang," tuturnya, Minggu 1 Maret.

Namun, pengalaman Pemilu 2024, di mana anak presiden yang berkuasa maju sebagai cawapres, meninggalkan trauma politik. Kebijakan pemerintah saat itu sering dianggap menguntungkan keluarga penguasa.

Kondisi ini menciptakan dilema. Demokrasi menjamin hak setiap warga negara untuk dipilih jika memenuhi syarat hukum. Namun, praktik kekuasaan seringkali menimbulkan persepsi penyalahgunaan wewenang.

Adi Prayitno menjelaskan, praktik yang dituding mengarah pada nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan muncul ketika keluarga penguasa ikut berkompetisi. Kebijakan yang dibuat kerap dianggap menguntungkan keluarga tersebut.

Perdebatan tentang pembatasan pencalonan keluarga presiden atau wakil presiden bukan hanya masalah hukum, tetapi juga etika politik dan persepsi publik terhadap kualitas demokrasi. Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi wadah konstitusional untuk menguji aturan yang dianggap bermasalah, demi memastikan demokrasi berjalan sehat dan adil.

Saat ini, ketentuan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Pasal 169, sedang digugat ke MK dengan nomor perkara 81/PUU-XXIV/2026 oleh dua advokat, Raden Nuh dan Dian Amalia.

Para pemohon meminta agar pencalonan presiden dan/atau wakil presiden wajib bebas dari konflik kepentingan yang bersumber dari hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan presiden dan/atau wakil presiden yang tengah menjabat. Mereka mengusulkan larangan bagi keluarga inti presiden atau wakil presiden yang berkuasa untuk mencalonkan diri.