Indonesia Abstain dalam Voting Resolusi Ukraina di PBB 24 Februari 2026

Indonesia, bersama sejumlah negara termasuk Amerika Serikat dan China, memilih abstain dalam voting resolusi mengenai perang di Ukraina pada Sesi Khusus Darurat ke-11 Majelis Umum PBB, Selasa (24/2). Sikap ini mencerminkan keprihatinan atas perlunya dialog inklusif.

Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi A/ES-11/L.17 berjudul "Dukungan untuk perdamaian abadi di Ukraina" dengan 107 suara mendukung, 12 menentang, dan 51 abstain.

Resolusi tersebut menyerukan gencatan senjata segera dan tanpa syarat antara Rusia dan Ukraina. Selain itu, resolusi juga meminta pertukaran tawanan perang secara lengkap, pembebasan semua tahanan yang ditahan secara tidak sah, dan pemulangan semua warga sipil yang dipindahkan secara paksa, termasuk anak-anak.

Juru Bicara II Kementerian Luar Negeri RI, Vahd Nabyl A. Mulachela, menekankan pentingnya proses inklusif dalam pembahasan resolusi ini. "Sejak awal isu ini menjadi pembahasan di PBB, Indonesia sebetulnya berada pada posisi yang ikut berperan untuk memastikan adanya dialog yang inklusif, terutama dalam format PBB ini," jelas Nabyl.

Nabyl menambahkan bahwa reformasi PBB saat ini menekankan inklusivitas, sehingga proses negosiasi draf resolusi secara inklusif menjadi sangat penting. Menurutnya, banyaknya negara yang abstain mencerminkan perlunya proses negosiasi yang inklusif.

Juru Bicara I Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menyampaikan bahwa banyaknya negara yang abstain mencerminkan keprihatinan akan perlunya dialog yang inklusif. "Ini mencerminkan keprihatinan yang serupa dengan Indonesia mengenai perlunya mengutamakan dialog inklusif dan upaya diplomasi bagi terwujudnya perdamaian," ujarnya.

Menurut Yvonne, posisi abstain Indonesia didasari oleh kurangnya inklusivitas dan negosiasi konstruktif dalam proses adopsi rancangan resolusi tersebut, di mana tidak ada ruang negosiasi terhadap konsep yang diajukan. "Hence, posisi yang abstain yang diberikan oleh Indonesia," tandasnya.