Rusia Pertanyakan Ketidakhadiran PBB di Dewan Perdamaian Trump

Rusia menyoroti absennya Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Antonio Guterres, dalam pertemuan Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Presiden AS, Donald Trump.

Dewan Perdamaian ini, berdasarkan piagamnya, akan menjalankan "fungsi pembangunan perdamaian sesuai dengan hukum internasional."

Direktur Departemen Organisasi Internasional Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Rusia, Kirill Logvinov, mempertanyakan bagaimana dewan baru ini akan berdampingan dengan PBB, yang selama ini menjadi poros utama upaya perdamaian internasional sejak berakhirnya Perang Dunia ke-2. Dewan Keamanan PBB sendiri memiliki tanggung jawab utama menjaga perdamaian dan keamanan internasional sejak 1946.

"Jelas bahwa pendekatan ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana Dewan Perdamaian akan hidup berdampingan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dewan Keamanannya, yang merupakan satu-satunya badan yang diakui secara universal untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional," kata Kirill Logvinov, dikutip dari Tass, Kamis 26 Februari.

Donald Trump pertama kali mengusulkan pembentukan Board of Peace pada September 2025, dengan tujuan mengakhiri invasi Israel di Gaza. Selanjutnya, ruang lingkup dewan ini diperluas untuk menangani berbagai konflik global, sebuah upaya yang umumnya berada di bawah pengawasan PBB.

Amerika Serikat menjadi satu-satunya anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang bergabung dengan Board of Peace, di mana anggota tetap lainnya termasuk Rusia, China, Inggris, dan Prancis.

Trump, sebagai pemimpin Board of Peace, tidak ditunjuk secara resmi melainkan mengukuhkan dirinya sendiri. Ia memegang kekuasaan eksekutif yang luas, termasuk hak veto dan kemampuan memberhentikan anggota, dengan batasan tertentu. Kekuasaan ini tidak dimiliki oleh satu orang atau negara secara absolut di dalam lingkup PBB.

Pendanaan Board of Peace sebagian besar berasal dari kontribusi sukarela negara-negara anggota. Biaya keanggotaan tetap ditetapkan sebesar 1 miliar dolar AS. Terdapat pula opsi keanggotaan standar selama tiga tahun yang tidak memerlukan kontribusi.

Kemunculan Board of Peace menimbulkan kekhawatiran di kalangan pemimpin Uni Eropa dan banyak negara, yang khawatir dewan ini akan melemahkan atau beroperasi secara paralel dengan PBB.