Iran Tuduh AS-Israel Lakukan Aksi Teror terhadap Khamenei

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, secara resmi menuduh Amerika Serikat dan Israel melakukan "tindakan teror pengecut" yang menyasar Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

Tuduhan tersebut disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, serta anggota Dewan Keamanan PBB. Araghchi menyatakan bahwa AS dan Israel sengaja menargetkan Khamenei pada 28 Februari.

"Saya menulis surat ini untuk menyampaikan kepada Anda secara mendesak tindakan keji dan kriminal terbaru yang dilakukan terhadap negara besar Iran oleh Amerika Serikat dan rezim Israel," bunyi surat itu, melansir Anadolu (2/3).

Menurut Araghchi, serangan itu merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional, merujuk pada Pasal 2(4) Piagam PBB yang melarang penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun.

Menlu Araghchi juga meminta agar surat tersebut diedarkan sebagai dokumen resmi Dewan Keamanan.

Sebelumnya diberitakan, Israel dan Amerika Serikat melancarkan serangan ke ibu kota Tehran dan sejumlah kota di Iran pada Hari Sabtu.

Dikutip dari ABC, Amerika Serikat menyebuti operasi itu sebagai "Operation Epic Fury" sementara Israel menyebutnya "Operation Roaring Lion."

Sejak Sabtu pagi, Israel dan AS telah melakukan serangan terhadap Iran, menewaskan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khemenei dan banyak pejabat keamanan tinggi lainnya.

Sebagai tanggapan, Iran melancarkan serangan drone dan rudal terhadap aset Israel dan AS di wilayah tersebut yang mendorong banyak negara Teluk untuk menutup wilayah udara mereka.

Surat itu juga merujuk pada Pasal 51, menegaskan apa yang digambarkan Iran sebagai “hak inheren dan tak terbantahkan” untuk membela diri.

Araghchi mendesak Sekretaris Jenderal PBB dan Dewan Keamanan untuk mengambil langkah konkret untuk memastikan pertanggungjawaban penuh Amerika Serikat dan rezim Israel atas tindakan tersebut.

"Kegagalan untuk menanggapi secara tegas tindakan tersebut tidak hanya akan memperberani para pelakunya tetapi juga akan menimbulkan kerusakan yang abadi dan tidak dapat diperbaiki pada fondasi tatanan hukum internasional selama beberapa dekade mendatang," lanjutnya.