BPJS Watch Soroti Pendataan PBI JK yang Tidak Tepat

BPJS Watch menyoroti ketidaktepatan pendataan pemerintah sebagai penyebab utama masalah status nonaktif peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).

Menurut Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, kesalahan data ini menyebabkan peserta PBI JK yang miskin dan menderita penyakit berat kesulitan mendapatkan layanan kesehatan gratis. Timboel menyampaikan hal ini dalam podcast EdShareOn pada Rabu, 25 Februari 2026.

Timboel menyayangkan kesalahan pendataan yang masih terjadi setelah 13 tahun pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Ia menekankan bahwa seharusnya tidak ada lagi kesalahan data, apalagi dalam skala jutaan peserta.

Perbedaan data antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial terkait jumlah peserta BPJS PBI dengan penyakit berat juga menjadi sorotan. Data Kemenkes mencatat 120.472 peserta PBI pengidap penyakit katastropik dinonaktifkan, sementara Kemensos hanya mencatat 106.153 peserta. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan perbedaan ini disebabkan adanya pengurangan jumlah peserta yang meninggal dunia dalam data Kemensos.

Timboel menjelaskan, meskipun kewenangan pemutakhiran data berada di Kemensos sesuai Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2012 juncto PP 76 Tahun 2015, proses pendataan masih bias. BPJS Watch mencatat masih ada sekitar 15 juta orang mampu yang berstatus PBI, sementara 54 juta orang miskin tidak terdaftar sebagai PBI.

Timboel mempertanyakan sanksi bagi petugas yang menyebabkan kerugian negara akibat pendataan yang salah ini. Ia mengusulkan Kemensos, Kemenkes, dan Kementerian Keuangan menyepakati data terpadu agar akurasi data dalam menentukan kriteria PBI lebih terjamin.

Menurut Timboel, Kemensos perlu melakukan pendataan langsung rumah tangga untuk menentukan kelayakan seseorang sebagai PBI. Pemerintah juga perlu menetapkan syarat detail untuk penentuan golongan desil penerima bantuan sosial.

Timboel menyoroti kurangnya objektivitas dan profesionalisme Kemensos dalam pendataan. Ia mencontohkan tidak adanya penjelasan mengenai perubahan desil peserta PBI dan tidak adanya jeda waktu bagi masyarakat untuk mengurus status kepesertaannya.

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menerbitkan Peraturan Mensos No.3/HUK/2026 pada 19 Januari lalu mengenai pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi. Akibatnya, 11 juta orang PBI sempat berstatus nonaktif dan tidak bisa berobat gratis. Pemerintah dan DPR kemudian menunda penonaktifan PBI hingga tiga bulan terhitung sejak 1 Februari untuk membiayai pengobatan PBI JK selama pemutakhiran data.

Timboel mengusulkan agar peserta PBI yang dinonaktifkan dapat mengaktifkan kembali status kepesertaannya jika membutuhkan pengobatan. Ia juga menekankan bahwa 106.153 orang dengan penyakit kronis harus otomatis diaktifkan kembali hingga pendataan selesai.

Untuk kepastian hukum, Timboel mengusulkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yaitu Mensos, Menkes, dan Menkeu, untuk memastikan pasien PBI yang dinonaktifkan tetap dilayani fasilitas kesehatan.

Pemutakhiran data peserta BPJS PBI JK direncanakan berlangsung selama tiga bulan mulai Februari 2026. Verifikasi akan menentukan status PBI peserta. Pemerintah memastikan masyarakat yang kepesertaannya nonaktif tetap bisa mengakses layanan kesehatan selama masa transisi ini.

Selain pendataan yang objektif, Timboel menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai status kepesertaan PBI dan kriteria desil untuk menghindari kebingungan akibat kehilangan status PBI. Ia menyoroti kurangnya sosialisasi sebelum penonaktifan status, yang menyebabkan kebingungan dan kekisruhan di masyarakat.

Timboel menyarankan agar peserta PBI diberi tahu terlebih dahulu jika statusnya akan dinonaktifkan dan diberi kesempatan untuk memilih kategori kepesertaan mandiri. Hal ini bertujuan untuk memastikan kesinambungan penjaminan kesehatan, terutama bagi mereka yang membutuhkan pengobatan rutin seperti cuci darah.

Eddy Wijaya, podcaster kelahiran 17 Agustus 1972, mewawancarai berbagai tokoh melalui akun YouTube @EdShareOn. Ia juga seorang aktivis sosial dan pemerhati masyarakat yang membantu melalui yayasan Wijaya Peduli Bangsa. Selain itu, Eddy aktif di bidang olahraga dan organisasi kemasyarakatan.