Dirut BBWM Bekasi Didesak Diganti Akibat Kinerja Merosot

Evaluasi menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Bekasi memicu desakan dari pengamat kebijakan publik terkait perbaikan kinerja.

Abu Fitri Mu’min meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi segera mengganti Direktur Utama PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM), Prananto Sukodjatmoko. Desakan ini muncul seiring dengan audit yang dilakukan oleh Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, terhadap seluruh BUMD, termasuk BBWM.

Menurut Fitri Bule, sapaan akrab Abu Fitri Mu’min, performa BBWM terus menurun dalam satu dekade terakhir. Ia menyoroti kontribusi perusahaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semakin kecil.

“BBWM ini sudah sakit kronis. Lebih dari satu dekade dipimpin orang yang sama, tapi kondisinya tidak pernah membaik, justru makin memburuk. Obatnya cuma satu, direktur utamanya harus diganti,” kata Fitri kepada wartawan, Jumat, 27 Februari 2026.

BBWM, sebagai Perseroan Daerah (Perseroda) yang berorientasi laba, dinilai tidak bisa berlindung di balik alasan pelayanan publik seperti Perumda. Laba dan dividen untuk daerah, menurutnya, adalah tolok ukur keberhasilan yang jelas. “Kalau terus merugi, itu artinya ada yang salah,” tegas Fitri.

Dividen BBWM yang sempat mencapai Rp37 miliar pada 2014, merosot menjadi Rp2,4 miliar pada 2024, meskipun penyertaan modal dari pemerintah daerah mencapai Rp178,5 miliar.

Sorotan juga tertuju pada data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di situs Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kekayaan Prananto tercatat naik dari Rp69,6 miliar pada 2021 menjadi Rp88,7 miliar pada 2023.

“Yang aneh, data Prananto baru tercatat di LHKPN sejak 2021, padahal dia sudah menjabat sejak 2014. Tak hanya itu, LHKPN pada 2023—2024, jabatannya tercatat sebagai Direktur Usaha, padahal faktanya dia tetap menjabat sebagai Direktur Utama BBWM. Apakah ini ketidakseriusan, kelalaian, atau ada yang sengaja disembunyikan?” ujar Fitri.

Selain masalah keuangan, Fitri juga menyoroti dugaan keterlambatan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan karyawan dan gangguan operasional akibat pasokan gas dari Pertamina yang tidak stabil.

Ia juga menyinggung dugaan kualitas produk LPG yang kurang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), memicu komplain dari para offtaker atau mitra pembeli.

Kondisi keuangan perusahaan yang dinilai tidak sehat, lanjutnya, bahkan berdampak pada sekitar 30 karyawan yang dilaporkan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Fitri menilai bahwa seluruh persoalan ini mencerminkan lemahnya manajemen di tubuh BBWM.

“Sudah saatnya Pemkab Bekasi berani mengambil keputusan tegas, copot Prananto dan ganti dengan pemimpin yang lebih kompeten,” desaknya.

Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja sebelumnya telah menyatakan bahwa audit terhadap seluruh BUMD sedang berjalan dan setiap BUMD wajib memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan serta keuangan daerah.