AS dan Israel Lancarkan Serangan Besar, Ayatollah Khamenei Tewas

Serangan masif yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel ke Iran, diklaim lebih besar dari serangan tahun sebelumnya, menargetkan penggantian rezim di negara tersebut.

Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, dilaporkan meninggal dunia akibat serangan tersebut pada Sabtu (28/2/2026). Donald Trump, Presiden AS, mendesak militer Iran untuk menyerah dan rakyat Iran untuk memberontak terhadap pemerintah.

Iran merespons serangan ini dengan meluncurkan rudal balistik dan drone ke berbagai aset dan sekutu AS di wilayah tersebut, termasuk Israel, Bahrain, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Yordania.

Menurut Trump, operasi ini bertujuan untuk "memastikan Iran tidak memperoleh senjata nuklir".

Dalam sebuah video yang diunggah di Truth Sosial, Trump menyatakan, "Kami akan menghancurkan rudal mereka dan meluluhlantakkan industri rudal mereka. Industri itu akan benar-benar hancur."

Trump juga memperingatkan angkatan bersenjata Iran untuk meletakkan senjata atau menghadapi kematian, serta menyerukan kepada rakyat Iran untuk menggulingkan rezim ulama.

Serangan besar ini, yang disebut AS sebagai Operation Epic Fury, dipicu oleh ancaman Trump sebelumnya untuk melakukan aksi militer jika Iran tidak menyetujui kesepakatan baru terkait program nuklirnya. Iran bersikeras bahwa aktivitas nuklirnya bersifat damai.

Komando Pusat militer AS menyatakan bahwa tujuan mereka adalah untuk "membubarkan aparat keamanan rezim Iran, dengan memprioritaskan lokasi yang menimbulkan ancaman langsung".

Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, menyatakan bahwa operasi ini bertujuan untuk "menghilangkan ancaman eksistensial yang ditimbulkan oleh rezim teroris di Iran".

Khamenei Tewas dalam Serangan

Ledakan dilaporkan terjadi di berbagai wilayah Iran, termasuk Teheran, Karaj, Isfahan, Qom, dan Kermanshah. Target serangan meliputi fasilitas Islamic Revolution Guard Corps (IRGC), pertahanan udara, lokasi peluncuran rudal dan drone, serta lapangan terbang militer.

Israel Defense Forces (IDF) menyatakan sekitar 200 jet tempur terlibat dalam serangan terhadap jaringan rudal dan sistem pertahanan di Iran barat dan tengah.

Dewan Keamanan Nasional Tertinggi (SNSC) Iran mengonfirmasi kematian Ayatollah Ali Khamenei saat bertugas di kantornya. Media pemerintah Iran juga melaporkan bahwa putri, menantu, dan cucu Khamenei juga tewas dalam serangan tersebut.

Selain itu, Panglima IRGC Iran Mohammad Pakpour dan sekretaris Dewan Pertahanan Iran Ali Shamkhani juga dilaporkan meninggal dalam serangan tersebut.

Pertanyaan besar saat ini adalah siapa yang akan menggantikan Khamenei. Konstitusi Iran mengatur bahwa penggantinya harus dipilih oleh Majelis Ahli Kepemimpinan, yang juga harus memilih Pemimpin Terbaru secepatnya. Khamenei sendiri dipilih pada hari yang sama dengan wafatnya Ruhollah Ayatollah Khomeini pada tahun 1989. Namun, mengumpulkan seluruh anggota dengan cepat di tengah serangan yang sedang berlangsung diperkirakan akan sulit.

Dampak Intervensi Eksternal

Mohammad Reza Farzanegan, profesor Ekonomi Timur Tengah dari Philipps-Universitat Marburg, berpendapat bahwa intervensi eksternal kemungkinan besar tidak akan menghasilkan transisi dan stabilitas yang mulus.

Farzanegan mencontohkan Afghanistan, Irak, dan Libya sebagai negara-negara di mana operasi militer eksternal tidak diikuti oleh stabilitas yang cepat, melainkan kekacauan.

Namun, Farzanegan juga menekankan bahwa rezim di Iran berbeda dalam banyak hal dibandingkan dengan rezim-rezim yang runtuh di negara-negara tersebut. Kematian Khamenei dapat dianggap sebagai skenario kemartiran dalam ranah simbolis Islam Syiah, yang dapat menggalang dukungan dari sebagian besar penduduk, termasuk mereka yang sebelumnya kritis terhadap kepemimpinannya.

"Ini bukanlah keruntuhan yang pahit, seperti penguasa Timur Tengah lainnya yang digulingkan atau dibunuh," kata Farzanegan, mengutip Al Jazeera.

"Sebaliknya, ini adalah penutupan yang diidealkan, sakralisasi kehidupan politik melalui kematian pengorbanan," lanjutnya.

Citra sebagai martir ini berpotensi memicu gelombang nasionalis dan kebencian terhadap intervensi eksternal, sehingga berpotensi menyatukan pasukan keamanan dengan cara yang tidak diantisipasi oleh para pendukung perubahan rezim.