Board of Peace Bukan Lembaga Liar, Tegas GREAT Institute

Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, menepis anggapan bahwa Board of Peace (BoP) adalah "lembaga liar" yang berada di luar sistem internasional. Penegasan ini disampaikan untuk menanggapi kritik yang muncul di dalam negeri.

Teguh menjelaskan bahwa BoP sejalan dengan proposal perdamaian untuk Gaza dan memperjuangkan kemerdekaan serta kedaulatan Palestina, seperti yang tertuang dalam Resolusi DK PBB 2803. Hal ini disampaikannya dalam keterangan yang diterima redaksi pada Jumat, 27 Februari 2026.

Kritik terhadap keterlibatan Indonesia dalam BoP belakangan ini semakin menguat. Beberapa pihak bahkan mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menarik diri dari forum tersebut, dengan alasan bahwa BoP tidak memiliki mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Namun, Teguh membantah argumen tersebut. Menurutnya, BoP justru lahir dari Resolusi DK PBB 2803 yang diadopsi pada 17 November 2025. Resolusi tersebut menekankan reformasi Otoritas Palestina dan pembangunan kembali Gaza sebagai jalur menuju penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan Palestina. Selain itu, resolusi ini juga mendorong dialog antara Israel dan Palestina untuk hidup berdampingan secara damai.

"Poin ini sejalan dengan prinsip emas Dasasila Bandung: peaceful coexistence," ujar Teguh, mengacu pada hasil Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung.

Teguh menambahkan bahwa Palestina memahami dan menghormati langkah Indonesia di berbagai forum internasional, termasuk di BoP. "Dukungan Indonesia untuk Palestina tidak perlu diragukan. Pihak Palestina pun tahu dan sangat menghormati posisi dan strategi perjuangan Indonesia," kata dosen Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Teguh mencontohkan pertemuan Duta Besar Palestina, Abdalfatah A.K. Alsattari, dengan sejumlah tokoh dan pejabat Indonesia yang menunjukkan kepercayaan Palestina pada langkah strategis Prabowo.

Teguh mengimbau agar kritik tetap disampaikan dengan merujuk pada dokumen yang ada. "Agar tidak melebar dan mengganggu objektivitas, sebaiknya kritik disampaikan dalam kerangka yang pasti. Kita sama-sama baca lagi Resolusi itu dengan teliti," ujarnya.