Pemerintah Bantah MBG Gerus Anggaran Pendidikan

Pemerintah menepis anggapan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengurangi alokasi dana untuk pendidikan. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, meluruskan narasi yang dianggap keliru tersebut. Sorotan terhadap lampiran perpres dan anggaran Rp223 triliun menjadi latar belakang isu ini.

Teddy menegaskan bahwa program strategis pendidikan dari periode sebelumnya tetap berjalan. Penjelasan ini disampaikan di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 27 Februari.

Anggaran pendidikan untuk tahun 2026, menurut Teddy, telah disetujui bersama antara pemerintah dan DPR, termasuk Badan Anggaran DPR pada September 2025. Kesepakatan tersebut mencakup peruntukan anggaran pendidikan.

Menanggapi klaim PDIP mengenai Rp223 triliun MBG yang diambil dari anggaran pendidikan, Teddy menjelaskan bahwa anggaran pendidikan adalah 20% dari APBN. "Di tahun ini 769,1 triliun itu 20%," ujarnya.

Lebih lanjut, Seskab menyampaikan bahwa pembahasan mengenai isi dan peruntukan anggaran telah disepakati bersama DPR melalui Badan Anggaran, yang mana ketuanya juga berasal dari PDIP.

Selain program yang sudah ada seperti KIP/PIP, Presiden Prabowo Subianto, kata Teddy, menambahkan program "sekolah rakyat" bagi anak putus sekolah atau yang belum pernah mengenyam pendidikan. Program ini meliputi penginapan, makan bergizi, pendidikan, serta jaminan kesehatan.

Seskab mengakui bahwa masalah sekolah rusak telah lama terjadi dan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kendati demikian, pemerintah pusat tetap mendorong renovasi. Pada tahun 2025, sekitar 16.000 sekolah akan direnovasi dengan anggaran sekitar Rp17 triliun melalui Kemendikdasmen, termasuk dukungan pembelajaran digital melalui 280.000 TV untuk 280.000 sekolah.