Parpol Nonparlemen Diprediksi Sulit Tembus DPR dengan PT 7 Persen

Partai politik (parpol) nonparlemen diperkirakan akan kesulitan untuk mendapatkan kursi di DPR jika ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar tujuh persen diberlakukan. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah.

Dedi menilai bahwa tanpa adanya pengondisian politik yang ekstrem, parpol nonparlemen akan sulit menembus parlemen jika PT tujuh persen diterapkan. Ia mencontohkan, PSI yang mendapat dukungan kekuasaan pada Pemilu 2024 saja tidak mampu melewati ambang batas empat persen.

"Tidak akan ada parpol nonparlemen yang mampu menembus PT sebesar tujuh persen," kata Dedi, Minggu 1 Maret.

Menurutnya, usulan kenaikan PT menjadi tujuh persen oleh Partai NasDem merupakan langkah yang berani dan optimistis. Dedi menduga, langkah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas jumlah partai di parlemen.

"Bisa jadi ada upaya NasDem agar stabilitas parpol di DPR bertahan dan parpol baru terhalang atau setidaknya kesulitan masuk ke parlemen," ungkapnya.

Dedi menambahkan, NasDem memiliki peluang untuk lolos ke parlemen jika PT tujuh persen diberlakukan karena tren keterpilihan mereka terus meningkat. Namun, mereka harus bersaing ketat dengan PAN, PKS, PKB, dan Demokrat pada Pemilu 2029.

"Pemilu 2029 memungkin NasDem masuk ke lingkar tujuh persen, meskipun harus bersaing ketat dengan PAN, PKS, PKB, dan Demokrat," sambungnya.

Dedi menyatakan bahwa semua parpol yang saat ini berada di parlemen memiliki peluang untuk memenuhi target PT tujuh persen jika ketentuan tersebut diberlakukan. "Jika mengacu pada data survei, keseluruhan parpol di parlemen masih cukup kuat dan mampu bertahan," tukas Dedi.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menyatakan bahwa partainya akan terus mendorong ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) di angka tujuh persen, seperti yang diusulkan pada tahun 2020. NasDem berpendapat bahwa penyederhanaan jumlah partai di parlemen melalui penerapan PT tujuh persen dapat membuat roda pemerintahan menjadi lebih efektif dan stabil.