Jusuf Kalla Tanggapi Rencana Mediasi Prabowo di Konflik Iran-AS

Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), memberikan tanggapan terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin menjadi mediator dalam konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran.

Menurut JK, upaya tersebut tidak akan mudah, terutama karena adanya dinamika geopolitik global serta hubungan bilateral Indonesia dengan AS.

“Sayangnya, Indonesia telah mengadakan perjanjian yang tidak seimbang, dan sangat merugikan Indonesia. Itu saja kita tidak setara Amerika. Bagaimana mendamaikan orang yang tidak setara dalam keadaan ini?” ujar JK di Jakarta, dikutip dari Antara, Minggu 1 Maret.

JK menambahkan bahwa inisiatif Presiden Prabowo patut diapresiasi, namun implementasinya akan menghadapi sejumlah kendala besar.

“Rencana itu baik saja, tetapi ini situasi yang jauh lebih besar masalahnya,” katanya.

Lebih lanjut, JK menjelaskan bahwa konflik di Timur Tengah seringkali melibatkan kepentingan global yang kompleks. Bahkan, konflik antara Israel dan Palestina yang telah berlangsung selama puluhan tahun belum juga menemukan solusi damai.

“Israel dengan Palestina saja tidak bisa, sulit didamaikan, karena dunia ini sangat ditentukan oleh sikap Amerika,” ujar JK.

Sebelumnya, dilaporkan bahwa Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Sabtu (28/2/2026). Presiden AS Donald Trump kemudian mengumumkan bahwa militer AS telah memulai operasi tempur besar-besaran di Iran.

Salah satu serangan gabungan AS-Israel dilaporkan berupa tujuh roket yang menghantam Teheran, termasuk area yang disebut berada dekat kediaman Ayatollah Ali Khamenei.

Sebagai respons, Iran meluncurkan serangan roket ke Israel serta sejumlah target lain di kawasan Teluk, termasuk Qatar, Uni Emirat Arab, dan Bahrain.

Pada 1 Maret 2026, pemerintah Iran mengonfirmasi tewasnya Ali Khamenei dan menetapkan masa berkabung selama 40 hari serta libur nasional selama satu pekan.

Kementerian Luar Negeri RI sebelumnya menyatakan Presiden Prabowo Subianto siap bertolak ke Iran guna memfasilitasi dialog demi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif di kawasan.

JK berpendapat keberhasilan mediasi sangat bergantung pada posisi tawar dan keseimbangan kekuatan antarnegara yang terlibat dalam konflik.