NasDem Usul Parliamentary Threshold 7 Persen, PSI Terancam?

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, berpendapat bahwa usulan Partai NasDem untuk menaikkan ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold/PT) menjadi tujuh persen bukan hanya sekadar penyederhanaan sistem kepartaian. Menurutnya, ada potensi kepentingan politik di balik usulan tersebut.

Arifki menilai wacana tersebut dapat memperkecil peluang PSI untuk lolos ke parlemen. Apalagi, beberapa kader PSI diketahui merupakan mantan kader NasDem.

"Potensi migrasi kader NasDem ke PSI ke depan masih terbuka dan bahkan bisa semakin besar. Dalam konteks itu, usulan ambang batas tujuh persen dapat dibaca sebagai ‘lampu kuning’ bagi kader yang mempertimbangkan perpindahan partai, agar menimbang ulang risiko elektoral jika bergabung dengan partai yang belum pernah lolos ke parlemen," ungkap Arifki, Minggu 1 Maret.

Secara normatif, Arifki berpendapat bahwa kenaikan ambang batas dapat dibenarkan untuk memperkuat sistem presidensial. Semakin sedikit partai di parlemen, proses pembentukan koalisi dan negosiasi legislasi akan semakin sederhana. Namun, ia juga menekankan bahwa perubahan aturan main dalam politik jarang bersifat netral.

"Ambang batas tujuh persen bukan sekadar desain kelembagaan. Itu adalah instrumen politik. Dalam konteks 2029, PSI adalah salah satu partai yang paling terdampak jika aturan itu diberlakukan," tambah Arifki.

Arifki menambahkan, partai-partai kecil dan menengah akan menghadapi tantangan besar dengan ambang batas yang lebih tinggi karena belum memiliki basis suara yang kuat secara nasional. PSI, yang mengandalkan pemilih muda dan urban, harus bekerja ekstra keras untuk mencapai angka tersebut.

Kenaikan PT mendorong penyederhanaan partai efektif dalam sistem kepartaian. Hanya partai dengan jangkauan elektoral luas dan struktur organisasi yang matang yang dapat bertahan. Partai yang sedang berkembang berisiko tersisih.

Kompetisi di segmen pemilih muda dan kelas menengah perkotaan semakin ketat. Arifki melihat usulan ambang batas tujuh persen sebagai upaya pengamanan posisi bagi partai menengah agar tidak tergerus oleh partai baru atau yang sedang naik daun.

Arifki menuturkan bahwa dalam politik, pihak yang mengatur aturan sering kali menentukan siapa yang bertahan. PSI harus melihat ini sebagai tantangan serius.

Selain PSI, partai-partai di kisaran ambang batas juga akan saling berebut suara, yang berpotensi memicu kanibalisasi antarpartai menengah untuk memastikan posisi aman di atas tujuh persen.

"Wacana ini diperkirakan akan menjadi salah satu perdebatan utama dalam pembahasan revisi undang-undang pemilu ke depan. Bagi NasDem, langkah ini terbaca sebagai upaya mencegah lebih banyak kader pindah partai. Bagi PSI, ini menjadi ujian elektoral sekaligus ujian ketahanan organisasi menjelang 2029," tutup Arifki.