Ketegangan AS-Iran Meningkat, Pemerintah Indonesia Pertahankan Status Siaga 1 bagi WNI

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) resmi mempertahankan status Siaga 1 bagi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Iran. Keputusan ini diambil merespons dinamika keamanan di kawasan tersebut, menyusul pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mempertimbangkan opsi serangan militer terbatas terhadap Iran jika jalur diplomasi menemui jalan buntu.

Hingga Minggu (22/2/2026), situasi di ibu kota Tehran dan kota-kota besar lainnya dilaporkan masih terpantau kondusif. Meski demikian, Kemlu melalui KBRI Tehran terus memperketat pengawasan dan menjalin komunikasi intensif dengan seluruh elemen WNI di sana guna memastikan keselamatan mereka tetap terjamin.

"KBRI senantiasa memantau dan menjalin komunikasi aktif. Hingga saat ini, tidak terdapat laporan WNI yang menghadapi ancaman langsung maupun situasi yang membahayakan keselamatan," ungkap Plt Perlindungan WNI Kemlu, Heni Hamidah.

Langkah antisipatif telah disiapkan sejak status Siaga 1 ditetapkan pada Juni 2025. Pemerintah menegaskan bahwa seluruh rencana kontigensi, termasuk berbagai pilihan jalur evakuasi, telah dalam posisi siap siaga untuk diaktifkan sewaktu-waktu jika kondisi memburuk. Juru Bicara Kemlu, Vahd Nabyl, juga mengingatkan agar para WNI mulai mempertimbangkan opsi meninggalkan wilayah Iran secara mandiri sebelum situasi menjadi tidak terkendali.

Peningkatan kewaspadaan ini dipicu oleh pergerakan kekuatan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Laporan terbaru mencatat sebuah kapal induk AS telah melintasi Selat Gibraltar untuk bergabung dengan armada tempur USS Abraham Lincoln yang sudah lebih dulu bersiaga di perairan tersebut.

Donald Trump menegaskan bahwa kehadiran militer tersebut merupakan bagian dari tekanan terhadap Iran. Jika proses negosiasi tidak menghasilkan kesepakatan yang diinginkan, serangan terbatas menjadi opsi yang kini dipertimbangkan secara serius oleh Washington.

Bagi WNI yang membutuhkan bantuan atau dalam kondisi darurat, pemerintah telah menyediakan saluran komunikasi khusus yang dapat diakses selama 24 jam.