Ancaman Perang Amerika Serikat-Iran Meningkat, Indonesia Perlu Siapkan Diplomasi dan Keamanan Wilayah

Eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran kini berada di titik kritis dengan potensi konflik bersenjata yang semakin nyata. Pengiriman dua kapal induk Amerika ke wilayah Timur Tengah menjadi indikator kuat bahwa konfrontasi fisik antar kedua negara tersebut telah memasuki tahap yang sangat serius.

Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran, Teuku Rezasyah, memproyeksikan bahwa perang terbuka dapat meletus sewaktu-waktu. Dalam analisisnya pada Senin (23/2/2026), ia menyebut posisi Iran saat ini menyerupai bola di meja bilyar dalam skenario militer AS. Meski begitu, Iran diprediksi akan tetap teguh melanjutkan pengayaan uraniumnya demi tujuan damai dan tidak akan mudah untuk ditaklukkan.

Teuku menilai Iran akan mengedepankan strategi bertahan melalui penyiapan rudal balistik yang menyasar pangkalan militer AS. Bagi Teheran, konflik ini bukan sekadar urusan militer, melainkan upaya menjaga kredibilitas negara dan kehormatan Islam melawan pihak yang mereka labeli sebagai 'setan besar'. Situasi ini diyakini akan mengguncang stabilitas keamanan di seluruh kawasan Timur Tengah.

Menghadapi situasi tersebut, Indonesia didorong untuk tetap konsisten menerapkan prinsip politik luar negeri bebas aktif dengan menjaga netralitas total. Pemerintah Indonesia wajib memastikan tidak memihak ke salah satu kubu jika peperangan benar-benar pecah di lapangan.

Selain posisi politik, pengamanan wilayah kedaulatan menjadi prioritas utama. Teuku Rezasyah menekankan pentingnya bagi RI untuk mengendalikan penuh ruang udara, darat, dan laut demi mencegah dampak turunan dari perang tersebut.

"RI dengan sumber dayanya yang terbatas segera mengendalikan ruang-ruang udara, darat, dan laut di seluruh wilayah nasional RI. Sehingga terbebaskan dari penyusupan sipil bersenjata, penyelundupan senjata, spionase di perbatasan, dan perang elektronik," ungkap Teuku.

Di sisi lain, Indonesia disarankan mengambil inisiatif diplomatik dengan mendesak penyelenggaraan sidang istimewa Dewan Keamanan PBB. Secara internal, penguatan sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta yang melibatkan TNI, Polri, hingga komponen cadangan perlu dioptimalkan. Langkah preventif ini krusial agar wilayah Indonesia tidak terseret menjadi sasaran perluasan medan tempur oleh pihak-pihak yang bertikai.