MA Amerika Serikat Batalkan Tarif Global Trump, Indonesia Berpeluang Renegosiasi Perdagangan

Mahkamah Agung Amerika Serikat resmi membatalkan kebijakan tarif resiprokal yang dicanangkan Presiden Donald Trump. Putusan ini menjadi momentum krusial bagi pemerintah Indonesia untuk meninjau kembali kesepakatan dagang yang selama ini dinilai memberikan beban besar bagi stabilitas ekonomi domestik.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menyatakan bahwa langkah hukum di tingkat tertinggi AS tersebut membuka pintu bagi negara-negara mitra dagang untuk melakukan renegosiasi. Menurutnya, dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang telah disepakati sebelumnya mengandung banyak poin yang tidak menguntungkan bagi posisi Indonesia.

Sebetulnya bagi negara-negara trading partners termasuk Indonesia semestinya melakukan renegosiasi ulang. Apalagi dari yang kita setujui kemarin, yang kita tanda tangani, itu banyak sekali kerugian yang kita hadapi, ujar Faisal dalam keterangannya di Jakarta.

Pembatalan ini dipicu oleh keputusan Mahkamah Agung AS dengan hasil pemungutan suara 6-3 pada Jumat (20/2) waktu setempat. Hakim menilai Presiden Donald Trump tidak memiliki wewenang untuk memberlakukan tarif global berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA). Sebelumnya, Trump berambisi menerapkan tarif impor sebesar 10 persen sebagai bagian dari agenda America First guna memacu sektor manufaktur dan menekan utang nasional AS.

Meski terdapat celah untuk berunding kembali, Faisal mengingatkan pemerintah agar tetap waspada terhadap dinamika kebijakan di Washington. Ada indikasi bahwa pihak Trump akan mencoba menerapkan tarif melalui prosedur regulasi atau perundangan lain pasca putusan Supreme Court tersebut.

Faisal menambahkan bahwa dampak buruk bagi ekonomi domestik akan sangat nyata jika ketentuan tarif yang lama tetap dijalankan tanpa perubahan. Oleh karena itu, jeli dalam melihat perkembangan prosedur hukum di AS menjadi kunci agar tarif tidak dipertahankan pada level yang merugikan posisi tawar Indonesia di pasar global.