KPK Soroti Pembelian Mobil Dinas Gubernur Kaltim Rp8,5 M

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan perhatian pada isu pembelian mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, yang menelan anggaran Rp8,5 miliar dan menjadi perbincangan hangat di masyarakat.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa pihaknya mengikuti perkembangan berita tersebut. KPK mengingatkan Rudy Mas’ud agar penggunaan anggaran daerah harus direncanakan dengan matang dan disesuaikan dengan kebutuhan prioritas.

KPK menyoroti sektor pengadaan barang dan jasa karena sering menjadi celah terjadinya tindak pidana korupsi. Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pengondisian, penyimpangan, mark-up harga, dan penurunan spesifikasi adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam mekanisme pengadaan.

KPK juga mengingatkan agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak membelanjakan anggaran untuk hal yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil. Sebelumnya, Rudy Mas'ud menjadi sorotan publik karena menyatakan bahwa pengadaan mobil dinas tersebut bertujuan untuk menjaga marwah Kalimantan Timur dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, juga mengaku telah mengingatkan Rudy Mas’ud sebagai kader terkait pernyataan mengenai mobil dinas tersebut. Partai Golkar meminta Rudy Mas’ud untuk lebih mendengarkan aspirasi masyarakat di tengah upaya efisiensi anggaran.