Indonesia Layangkan Surat ke Board of Peace Terkait Rencana Aneksasi Tepi Barat oleh Israel
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri secara resmi menyatakan sikap atas rencana Israel untuk mengambil alih kendali wilayah Tepi Barat. Langkah diplomasi ini dilakukan dengan mengirimkan surat kepada Board of Peace (BoP) guna menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap eskalasi situasi di kawasan tersebut.
Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menegaskan bahwa komunikasi tersebut bertujuan untuk memastikan situasi di lapangan tetap selaras dengan proposal perdamaian yang ada. "Kita menyuarakan, kita menyampaikan surat ke BoP, bukan kecaman ya, tetapi concern kita terhadap situasi yang terjadi di sana," jelas Sugiono saat memberikan keterangan pers di Washington DC pada Jumat (20/2/2026).
Ketegangan ini dipicu oleh kebijakan agresif Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, yang secara terbuka mendorong migrasi warga Palestina dari Jalur Gaza dan Tepi Barat. Tokoh sayap kanan tersebut juga berupaya membatalkan Perjanjian Oslo—kesepakatan tahun 1993 dan 1995 yang menjadi dasar solusi dua negara dan pemerintahan mandiri bagi Palestina.
Langkah Israel untuk memperluas kedaulatan di Tepi Barat melibatkan sejumlah kementerian kunci dalam penyusunan proposal pendaftaran tanah sebagai milik negara. Berikut adalah poin-poin penting dalam kebijakan tersebut:
| Aspek Kebijakan | Detail Keterangan |
|---|---|
| Pejabat Pengusul | Bezalel Smotrich (Menkeu), Yariv Levin (Menkumham), dan Israel Katz (Menhan) |
| Status Lahan | Tanah Tepi Barat didaftarkan milik negara jika warga Palestina tidak mampu membuktikan kepemilikan. |
| Tujuan Politik | Membatalkan Perjanjian Oslo dan menghapus gagasan negara Arab di wilayah tersebut. |
| Dampak Sosial | Pendorongan migrasi paksa penduduk Palestina dari Gaza dan Tepi Barat. |
Reaksi keras muncul dari berbagai belahan dunia atas manuver Tel Aviv. Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dari 85 negara secara serentak mengutuk kebijakan tersebut pada Selasa (17/2). Otoritas Palestina sendiri memberikan peringatan bahwa langkah Israel ini merupakan bentuk aneksasi de-facto yang melanggar hukum internasional secara terang-terangan.
Bezalel Smotrich mengklaim bahwa kebijakan yang disebutnya sebagai "revolusi permukiman" ini merupakan satu-satunya solusi jangka panjang bagi Israel. Dalam pidatonya di acara Partai Zionisme Religius, ia menegaskan niatnya untuk mengontrol seluruh lahan di wilayah yang ia sebut dengan istilah alkitabiah, Yudea dan Samaria.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow