Golkar Tegur Gubernur Kaltim Soal Anggaran Mobil Dinas

Partai Golkar memberikan teguran kepada Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, terkait dengan rencana pengadaan mobil dinas yang menelan anggaran hingga Rp 8,5 miliar. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menyampaikan bahwa langkah ini diambil untuk mendorong efisiensi di lingkungan pemerintah daerah.

Sarmuji menjelaskan, pihaknya telah berkomunikasi langsung dengan Gubernur Kaltim. "Kami sudah berkomunikasi dengan Gubernur Kaltim. Kami meminta untuk lebih mendengarkan suara publik di tengah efisiensi," ujar Sarmuji pada Jumat, 27 Februari.

Menurut Sarmuji, dalam komunikasi tersebut, Gubernur Kaltim menjelaskan bahwa anggaran tersebut telah disetujui sejak tahun 2024. Pertimbangan utama adalah kondisi medan yang berat di Kalimantan Timur.

Gubernur berpendapat bahwa pengadaan mobil dengan spesifikasi khusus memerlukan waktu inden yang cukup lama. "Dari penjelasan Gubernur memang anggaran ini di ketok tahun 2024 tetapi untuk mobil dengan spek seperti itu harus inden. Kalimantan Timur medannya berat dengan luas wilayah seperti luasan pulau Jawa," katanya.

Lebih lanjut, Sarmuji mengungkapkan bahwa saat ini Gubernur Kaltim masih menggunakan mobil pribadi untuk keperluan dinas. "Gubernur juga menjelaskan hingga saat ini masih memakai mobil pribadi sebagai mobil dinas. Saya menyampaikan, itu lebih baik meskipun pada dasarnya Gubernur berhak mendapatkan mobil dinas," imbuh Ketua Fraksi Golkar itu.

Sarmuji juga mengingatkan seluruh kader Golkar, termasuk Gubernur Kaltim, untuk senantiasa mengutamakan efisiensi, terutama dalam situasi ekonomi yang penuh tantangan. "Tapi apa pun kita harus mengukur dengan kondisi rakyat kita, bukan dengan ukuran pribadi," ucapnya.

Partai Golkar, kata Sarmuji, terus mengingatkan kadernya agar lebih bijak dalam merumuskan setiap kebijakan. "Ya, kami saling mengingatkan," pungkasnya.