Evaluasi Satu Tahun Pramono-Rano: DPRD DKI Soroti Banjir, Macet, dan Kemiskinan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta memberikan catatan kritis terhadap satu tahun kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno. Meski capaian program awal dinilai positif, legislatif mengingatkan bahwa tiga persoalan kronis Ibu Kota, yakni banjir, kemacetan, dan kemiskinan, tetap menjadi pekerjaan rumah utama yang harus dituntaskan hingga akhir masa jabatan.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah melaporkan penyelesaian 97 persen program quick wins atau target prioritas jangka pendek. Angka tersebut mendapat apresiasi dari pihak legislatif dalam pertemuan yang berlangsung pada Minggu, 22 Februari.

Kendati demikian, Wibi menegaskan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif harus diperkuat guna mempercepat solusi persoalan mendasar. Fokus utama diarahkan pada pengendalian banjir melalui normalisasi Sungai Ciliwung serta perluasan integrasi transportasi publik guna mengurai kepadatan lalu lintas.

Strategi transportasi yang didorong mencakup penguatan layanan Transjakarta dan perluasan jangkauan Transjabodetabek hingga ke wilayah penyangga. DPRD meyakini ekspansi layanan ke wilayah sekitar Jakarta merupakan kunci utama untuk menekan volume kendaraan pribadi secara signifikan.

Di sisi lain, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menyoroti tantangan besar berupa tingginya kesenjangan kemiskinan di tengah keterbatasan fiskal daerah. Ia memastikan bahwa fungsi pengawasan anggaran akan diperketat agar setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat luas.

Pihak legislatif juga mendorong optimalisasi merit sistem dan soliditas antarorganisasi perangkat daerah (OPD) agar eksekusi program di lapangan lebih efektif. Melalui fungsi reses, DPRD berkomitmen untuk menyerap aspirasi warga secara langsung guna memastikan persoalan lapangan segera mendapatkan penanganan dari pemerintah provinsi.