Dirut BBWM Bekasi Diduga Jadi Sorotan Akibat Kinerja Merosot

Evaluasi terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Bekasi memicu desakan dari pengamat kebijakan publik. Salah satunya adalah permintaan penggantian Direktur Utama PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM), Prananto Sukodjatmoko.

Abu Fitri Mu’min, seorang pemerhati kebijakan publik, menyampaikan desakan tersebut di tengah audit menyeluruh yang dilakukan oleh Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja. BBWM menjadi salah satu BUMD yang diperiksa.

Menurut Fitri Bule, sapaan akrab Abu Fitri Mu’min, performa BBWM terus menurun dalam satu dekade terakhir. Ia menyoroti penurunan kontribusi perusahaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“BBWM ini sudah sakit kronis. Lebih dari satu dekade dipimpin orang yang sama, tapi kondisinya tidak pernah membaik, justru makin memburuk. Obatnya cuma satu, direktur utamanya harus diganti,” kata Fitri kepada wartawan, Jumat, 27 Februari 2026.

Fitri menilai BBWM, sebagai Perseroan Daerah (Perseroda) yang berorientasi pada keuntungan, tidak dapat berdalih sebagai lembaga pelayanan publik seperti Perumda. Menurutnya, ukuran keberhasilan BBWM adalah laba dan dividen untuk daerah.

“Kalau terus merugi, itu artinya ada yang salah,” tegas Fitri.

Dividen BBWM tercatat merosot dari Rp37 miliar pada 2014 menjadi Rp2,4 miliar pada 2024, meskipun pemerintah daerah telah memberikan penyertaan modal sebesar Rp178,5 miliar.

Sorotan juga tertuju pada data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Prananto yang tercantum di situs Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kekayaannya naik dari Rp69,6 miliar pada 2021 menjadi Rp88,7 miliar pada 2023.

“Yang aneh, data Prananto baru tercatat di LHKPN sejak 2021, padahal dia sudah menjabat sejak 2014. Tak hanya itu, LHKPN pada 2023—2024, jabatannya tercatat sebagai Direktur Usaha, padahal faktanya dia tetap menjabat sebagai Direktur Utama BBWM. Apakah ini ketidakseriusan, kelalaian, atau ada yang sengaja disembunyikan?” ujar Fitri.

Selain masalah keuangan, Fitri mengungkap persoalan lain seperti dugaan keterlambatan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan karyawan. Ia juga menyoroti gangguan operasional akibat pasokan gas dari Pertamina yang tidak stabil, serta dugaan kualitas produk LPG yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Menurut Fitri, kondisi keuangan yang tidak sehat berdampak pada sekitar 30 karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Sudah saatnya Pemkab Bekasi berani mengambil keputusan tegas, copot Prananto dan ganti dengan pemimpin yang lebih kompeten,” desaknya.

Asep Surya Atmaja, Plt Bupati Bekasi, menyatakan bahwa audit terhadap seluruh BUMD sedang berjalan. Ia menekankan pentingnya kontribusi nyata BUMD terhadap pembangunan dan keuangan daerah.