China Kritik Sanksi Inggris ke Rusia Terkait Krisis Ukraina

Pemerintah China menyampaikan kritiknya terhadap penerapan sanksi baru oleh Inggris kepada Rusia terkait dengan konflik di Ukraina. Beijing menilai langkah tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menyatakan bahwa negaranya menentang sanksi sepihak yang tidak didasari hukum internasional atau otorisasi dari Dewan Keamanan PBB. "Kami sangat menyesalkan langkah-langkah terkait dari Inggris," kata Mao Ning dalam konferensi pers di Beijing, Rabu, 25 Februari dilansir ANTARA.

Sebelumnya, pada Selasa (24/2), Inggris mengumumkan hampir 300 sanksi baru sebagai bagian dari paket sanksi yang disebut "terbesar". Sanksi ini menargetkan sumber-sumber pendapatan utama Rusia, termasuk sektor energi dan pemasok militer.

Kementerian Luar Negeri Inggris menyatakan bahwa sanksi tersebut, yang diumumkan pada peringatan keempat perang di Ukraina, merupakan paket sanksi terbesar terhadap Rusia dalam periode ini.

Mao Ning menambahkan bahwa China terus mendorong pembicaraan damai terkait krisis Ukraina dan secara ketat mengontrol ekspor barang-barang yang berpotensi digunakan untuk tujuan ganda. Ia menegaskan bahwa kerjasama normal antara China dan Rusia tidak boleh terganggu.

China akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingannya yang sah dan sesuai hukum, kata Mao Ning.

Sanksi dari Inggris menargetkan PJSC Transneft, salah satu perusahaan minyak terbesar di dunia yang mengangkut lebih dari 80 persen ekspor minyak Rusia.

Langkah-langkah tersebut juga menyasar jaringan perdagangan minyak rahasia Rusia, termasuk 175 perusahaan yang terkait dengan kelompok minyak "2Rivers", salah satu operator armada bayangan terbesar di dunia dan pedagang utama minyak mentah Rusia.

Selain itu, sanksi menargetkan 49 entitas dan individu, termasuk pemasok internasional drone, komponen, dan teknologi Rusia, serta pelaku teror di sektor gas alam cair Rusia.

Sembilan bank yang menangani pembayaran lintas batas Rusia juga termasuk dalam paket sanksi tersebut.

Menteri Luar Negeri Inggris, Yvette Cooper, menyatakan bahwa Inggris telah mengambil tindakan tegas untuk mengganggu pendanaan penting, peralatan militer, dan aliran pendapatan yang mendukung agresi Rusia, sebagai serangkaian langkah terbesar sejak awal invasi.

“Hari ini saya berada di Kiev mengumumkan pendanaan sebesar £30 juta (Rp681,6 miliar) untuk memperkuat ketahanan energi Ukraina dan mendukung pemulihan, sehingga total dukungan Inggris mencapai £21,8 miliar (Rp495,3 triliun) sejak awal perang,” kata Cooper.

Inggris akan terus mendukung rakyat Ukraina dan membela keamanan Eropa, karena "keamanan Ukraina adalah keamanan kita," ujar Cooper.