Selandia Baru Sanksi Pejabat Iran Terkait Protes

Pemerintah Selandia Baru memberikan sanksi berupa larangan masuk terhadap sejumlah menteri serta pejabat Iran. Tindakan ini dipicu dugaan keterlibatan mereka dalam kematian warga sipil selama gelombang protes yang terjadi baru-baru ini di Iran.

Winston Peters, Menteri Luar Negeri Selandia Baru, menyatakan bahwa larangan tersebut menyasar 40 individu. Daftar ini termasuk Menteri Dalam Negeri Iran, Eskandar Momeni, Menteri Intelijen, Esmail Khatib, dan Jaksa Agung, Mohammad Movahedi-Azad.

Peters menambahkan bahwa sanksi ini juga menyasar anggota Garda Revolusi Iran (IRGC).

"Rakyat Iran memiliki hak untuk melakukan protes damai, menyampaikan pendapat, serta memperoleh informasi. Hak-hak ini telah dilanggar dengan brutal," ujar Peters dalam keterangan resminya pada Rabu, 25 Februari, seperti dikutip dari ANTARA.

Selandia Baru, kata Peters, bergabung dengan Australia, Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Uni Eropa dalam memberikan sanksi terhadap Iran.

Individu yang terkena larangan ini tidak diperbolehkan masuk atau transit di Selandia Baru.

Sebelumnya, Selandia Baru telah mengumumkan tiga gelombang larangan masuk terhadap 55 individu yang terkait dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Iran.

Selandia Baru juga menjatuhkan sanksi kepada 29 individu dan 19 entitas Iran karena diduga mendukung Rusia dalam perang melawan Ukraina.

Awal bulan ini, kantor kepresidenan Iran merilis laporan yang mencantumkan 2.986 nama korban tewas dalam protes anti-pemerintah yang meletus pada akhir 2025, dari total 3.117 kematian yang tercatat selama kerusuhan tersebut. Korban termasuk warga sipil dan anggota pasukan keamanan.

Gelombang protes yang berlangsung sekitar dua pekan tersebut dipicu oleh memburuknya kondisi ekonomi dan kehidupan masyarakat.

Pemerintah Iran mengakui adanya ketidakpuasan publik, tetapi menuduh Amerika Serikat dan Israel berupaya mengeksploitasi kerusuhan melalui sanksi dan tekanan untuk memicu ketidakstabilan guna membenarkan campur tangan asing dan perubahan rezim.