Perlindudem: Naikkan Ambang Batas Fraksi Lebih Tepat

Ketua Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, berpendapat bahwa menaikkan ambang batas parlemen (PT) bukanlah cara yang tepat untuk menyederhanakan sistem kepartaian dan meningkatkan efektivitas parlemen.

Menurutnya, kebijakan menaikkan PT justru dapat meningkatkan jumlah suara yang terbuang serta mengurangi proporsionalitas representasi hasil pemilu. Titi Anggraini menyampaikan, "Menurut saya lebih tepat jika ada penerapan ambang batas pembentukan fraksi," pada Minggu, 1 Maret.

Titi menjelaskan bahwa secara empiris, sistem pemilu di Indonesia sudah memiliki ambang batas efektif yang relatif tinggi. Hal ini tercermin dari besaran daerah pemilihan (alokasi kursi di dapil) yang turut mempengaruhi tingkat fragmentasi partai di parlemen. Oleh karena itu, fragmentasi tidak hanya ditentukan oleh parliamentary threshold.

Titi Anggraini melanjutkan bahwa reposisi kebijakan diperlukan untuk membedakan antara ambang batas representasi dan ambang batas kerja parlemen.

Menurutnya, hal yang paling penting adalah membedakan antara ambang batas representasi yang menentukan partai dapat masuk ke parlemen dan ambang batas kerja parlemen yang berkaitan dengan efektivitas kelembagaan. Dalam konteks ini, ambang batas pembentukan fraksi dianggap sebagai solusi yang lebih proporsional.

"Ambang batas fraksi lebih relevan dan tepat sasaran karena menjaga agar seluruh suara yang telah terkonversi menjadi kursi tetap dihormati, sekaligus mendorong konsolidasi dan efektivitas kerja parlemen," tutur Titi.

Ia menegaskan, keseimbangan antara representasi dan stabilitas dapat dicapai melalui desain kelembagaan yang rasional, proporsional, dan konstitusional. Hal ini sesuai dengan Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2023, tanpa membatasi pilihan politik masyarakat.

Titi Anggraini menutup pernyataannya dengan mengatakan bahwa reformulasi desain kelembagaan parlemen perlu diarahkan pada penguatan tata kelola internal tanpa mengorbankan prinsip representasi dan kedaulatan suara pemilih.