Pengamat Usulkan Penurunan Ambang Batas Parlemen

Usulan mengenai kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dinilai berisiko oleh pengamat politik Unas, Andi Yusran. Menurutnya, hal ini dapat memperbesar jumlah suara yang hilang, sehingga berdampak pada tingkat keterwakilan politik publik di parlemen.

Andi Yusran mengusulkan beberapa gagasan terkait pembahasan RUU Pemilu. Salah satunya adalah penurunan PT di bawah 4 persen untuk meminimalisir suara terbuang dan menjaga proporsionalitas dalam sistem pemilu.

Selain itu, ia juga mengusulkan perubahan tata cara perhitungan suara partai secara nasional. "Perhitungan tidak hanya didasarkan pada raihan suara untuk kursi DPR, tetapi juga mengakomodasi raihan suara di tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Dengan demikian, dukungan riil masyarakat di berbagai tingkatan tetap memiliki bobot dalam sistem representasi," ujar Andi dalam keterangannya, Minggu 1 Maret.

Gagasan lainnya adalah penghapusan fraksi sebagai alat kelengkapan dewan. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi potensi kooptasi anggota dewan oleh eksekutif melalui fraksi. Dengan penguatan posisi individu legislator, diharapkan setiap anggota dewan dapat lebih independen dan merepresentasikan rakyat.

Andi Yusran juga menekankan perlunya jaminan bagi anggota dewan yang terpilih melalui suara murni untuk tetap menjabat selama lima tahun, meskipun dipecat oleh partainya. Ia pun mendorong kebebasan bagi anggota dewan untuk berpindah partai tanpa kehilangan kursinya.

Menurutnya, rakyat memilih wakilnya untuk bertugas selama lima tahun, namun amanah tersebut seringkali "diamputasi" oleh partai.

Andi berharap agar pembahasan RUU Pemilu berorientasi pada penguatan kedaulatan rakyat dan perbaikan kualitas demokrasi substantif, bukan hanya menguntungkan kepentingan partai politik tertentu.