Pemerintah Perketat Pengelolaan Anggaran TIK

Pemerintah berupaya meningkatkan efektivitas anggaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) agar setiap pengeluaran memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menekankan bahwa seluruh pengadaan aplikasi serta infrastruktur digital di kementerian dan lembaga wajib melalui izin rekomendasi (clearance). Langkah ini bertujuan untuk memastikan keselarasan dengan arsitektur nasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Meutya Hafid meluncurkan Rencana Induk Pemerintah Digital Nasional (RIPDN) 2025–2045. Ia berharap investasi di bidang TIK tidak hanya berfokus pada penambahan aplikasi baru.

"Pencegahan duplikasi kegiatan dan optimalisasi anggaran negara termasuk efisiensi sebagai semangat utama dari Bapak Presiden," kata Meutya, dikutip Jumat, 27 Februari.

Meutya menyoroti banyaknya aplikasi pemerintah yang beroperasi sendiri-sendiri dan tidak terintegrasi.

Untuk mengatasi masalah ini, Kemkomdigi mengembangkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) sebagai fondasi ekosistem layanan publik.

SPLP mewajibkan setiap aplikasi pemerintah untuk mengadopsi prinsip interoperabilitas sejak awal perancangan.

Ia menjelaskan, "Melalui SPLP ini, pertukaran data tidak lagi dilakukan secara ad hoc tapi melalui mekanisme yang terkontrol, dapat ditelusur, dan yang paling utama juga diaudit untuk menjaga integritas data."

Pemerintah juga mewajibkan audit teknologi yang ketat untuk memastikan sistem berjalan dengan baik dan mencegah pemborosan.

Setiap instansi wajib menyampaikan hasil evaluasi belanja TIK tahun sebelumnya, termasuk bukti tindak lanjut perbaikan. Hal ini dilakukan untuk memastikan keamanan pengelolaan sistem dan data pemerintah serta kepatuhan terhadap aturan.

Meutya berharap langkah-langkah tata kelola ini dapat mengubah cara kerja yang terkotak-kotak (silo) menjadi pemerintahan yang utuh dan efisien (whole of government).