Pemerintah Jamin Keamanan Data Pribadi dalam Kerja Sama dengan AS

Pemerintah Indonesia memberikan jaminan bahwa data pribadi masyarakat tidak akan disalahgunakan oleh Amerika Serikat (AS). Jaminan ini terkait dengan ketentuan transfer data sebagai bagian dari perjanjian The Agreement on Reciprocal Trade (ART), sebuah bentuk kerja sama perdagangan resiprokal.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menjelaskan bahwa mekanisme transfer data dalam ART akan mengikuti regulasi yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Haryo menjelaskan data yang dimaksud dalam perjanjian adalah data yang diperlukan untuk kepentingan bisnis atau sistem aplikasi. Menurutnya, transfer data lintas batas menjadi infrastruktur utama bagi e-commerce, layanan keuangan digital, cloud, serta berbagai layanan digital lainnya.

Pemerintah menegaskan bahwa kesepakatan ini tidak berarti menyerahkan kedaulatan data kepada pihak lain. Pemindahan data, baik secara fisik maupun digital, akan dilakukan dalam kerangka secure and reliable data governance tanpa mengurangi hak warga negara.

“Kepastian aturan transfer data memperkuat posisi Indonesia sebagai hub ekonomi digital di kawasan,” tambahnya.

Menurut Haryo, kepastian regulasi terkait pemrosesan data lintas negara dengan perlindungan yang memadai dibutuhkan perusahaan teknologi global. Dengan tata kelola yang kredibel, Indonesia berpeluang menarik lebih banyak investasi pusat data (data centers), cloud infrastructure, serta berbagai layanan digital lainnya.

Sebagai informasi, Indonesia dan AS telah menyelesaikan kesepakatan perdagangan yang tertuang dalam dokumen ART pada pekan lalu. AS masih menerapkan tarif resiprokal sebesar 19% terhadap produk impor dari Indonesia. Namun, sebanyak 1.819 pos tarif, termasuk produk tekstil, mendapatkan fasilitas tarif 0%.