PDIP Pilih Jadi Penyeimbang Pemerintah, Ini Kalkulasinya

PDI Perjuangan (PDIP) memilih menjadi mitra strategis penyeimbang pemerintahan. Langkah ini dinilai pengamat politik Politika Research & Consulting, Nurul Fatta, sebagai keputusan politik terukur meski berisiko.

Menurut Nurul, PDIP menunjukkan konsistensi dengan pernyataan Megawati Soekarnoputri untuk menjadi sparing partner atau mitra strategis penyeimbang pemerintah. PDIP memilih oposisi korektif, bukan oposisi destruktif.

PDIP, lanjut Nurul, ingin menguji dan mengkritik kebijakan tanpa mengganggu stabilitas pemerintahan Prabowo Subianto. Dukungan akan diberikan jika kebijakan dinilai tepat, sementara kritik akan dilayangkan jika program bermasalah.

Setidaknya ada tiga kalkulasi politik yang dijalankan PDIP. Pertama, PDIP ingin mempertahankan identitas sebagai partai wong cilik. Perbedaan sikap politik ini akan terlihat jelas oleh publik.

Kedua, PDIP membutuhkan posisi sebagai alternatif kekuasaan. Terlalu akomodatif terhadap kekuasaan dinilai dapat mengaburkan identitas politik partai. "Kalau terlalu akomodatif terhadap kepentingan kekuasaan hari ini, justru mereka kehilangan pembeda, bahkan bisa jadi akan kehilangan konstituen jika sikapnya abu-abu," ujar Nurul.

Ketiga, strategi ini berpotensi memberi insentif elektoral pada 2029 jika konsisten. Namun, konsekuensinya adalah PDIP harus 'puasa kekuasaan' dalam 2–3 tahun ke depan.

Nurul menambahkan, PDIP dapat menjadi tumpuan harapan baru jika pemerintah menghadapi masalah implementasi program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan masyarakat mulai tidak puas. Sebaliknya, jika pemerintahan Prabowo berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, hal ini bisa menjadi bumerang bagi PDIP.

"Kalau pemerintah justru sukses secara ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, hal ini bisa menjadi bumerang bagi PDIP, karena menentang program pemerintah," tukasnya.