PDIP Larang Kader Manfaatkan Program Makan Bergizi Gratis

DPP PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan surat edaran yang mengingatkan seluruh kadernya untuk tidak menyalahgunakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) demi keuntungan pribadi.

Surat edaran yang ditandatangani oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun pada 24 Februari tersebut, menegaskan larangan bagi kader partai di semua tingkatan untuk mencari keuntungan finansial atau material dari program MBG.

"DPP PDI Perjuangan menginstruksikan kepada seluruh kader Partai pada Tiga Pilar Partai (Struktural, Legislatif, dan Eksekutif) sebagai berikut: Dilarang keras, baik secara langsung maupun tidak langsung memanfaatkan Program MBG untuk mencari keuntungan finansial atau bentuk manfaat material lainnya," demikian isi surat edaran tersebut.

PDIP menjelaskan bahwa program MBG didanai dari APBN dan realokasi anggaran pendidikan. Seharusnya, anggaran ini digunakan sepenuhnya untuk kepentingan pendidikan nasional, termasuk gaji guru, peningkatan kapasitas guru, dan penyediaan sarana-prasarana pendidikan.

Politikus PDIP, Guntur Romli, membenarkan keberadaan surat edaran tersebut. Ia menyatakan bahwa partainya tidak pernah mentolerir pihak yang mencari keuntungan dari program MBG.

"Betul, surat tersebut untuk internal Partai sebagai jawaban untuk menegaskan bahwa Partai selama ini tidak pernah mengijinkan adanya kepentingan orang per orang untuk ikut terlibat dalam 'bisnis' MBG," kata Guntur.

Lebih lanjut, Guntur menambahkan, "Dengan adanya larangan tersebut sikap Partai sangat jelas. MBG adalah program pemerintah untuk rakyat dan dalam pelaksanaannya tidak boleh ada komersialisasi atas program kerakyatan tersebut."

Surat edaran ini sekaligus menjawab tudingan bahwa ada kader PDIP yang terlibat dalam bisnis dapur MBG. Dengan demikian, partai secara tegas melarang keterlibatan anggota dan kader PDI Perjuangan dalam bisnis MBG.