Polemik Kebisingan Lapangan Padel Cilandak: Pemprov DKI Ancam Tindak Tegas Terkait Izin

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersiap mengambil langkah tegas terhadap operasional lapangan padel di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, yang dikeluhkan warga akibat kebisingan. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan telah menginstruksikan dinas terkait untuk melakukan pengawasan ketat terhadap fasilitas olahraga tersebut.

Pramono menegaskan bahwa keputusan mengenai nasib lapangan padel tersebut akan diambil pada awal pekan depan, antara Senin atau Selasa. Fokus evaluasi mencakup aspek ketertiban umum, persetujuan warga setempat, hingga kelengkapan perizinan usaha.

"Bagi lapangan padel yang mengganggu ketertiban umum, tidak mendapatkan persetujuan warga, dan izinnya tidak lengkap, Pemerintah DKI Jakarta akan mengambil langkah tegas," ujar Pramono pada Jumat (20/2).

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Kevin Wu, turut mendesak agar aspek kenyamanan warga menjadi prioritas utama. Meski mendukung perkembangan tren olahraga padel di ibu kota, ia memperingatkan bahwa aktivitas bisnis tidak boleh memicu konflik sosial akibat mengabaikan hak masyarakat sekitar.

Kevin menyoroti landasan hukum berupa Perda Nomor 8 Tahun 2007, di mana setiap kegiatan usaha yang berdampak pada lingkungan wajib mengantongi izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan. Ia mempertanyakan transparansi proses perizinan lapangan di Cilandak tersebut, mengingat keluhan warga tetap muncul meskipun usaha sudah berdiri.

"Kalau sudah muncul keluhan warga soal kebisingan, tentu itu tidak bisa diabaikan dan harus ditindaklanjuti dengan serius. Sebenarnya, ini juga menyangkut dengan persoalan izin yang mendasar," tutur Kevin pada Minggu (22/2/2026).

Sebagai solusi tengah, Komisi A DPRD DKI menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi mediasi antara pemilik usaha dan warga terdampak. Upaya ini bertujuan untuk mencari jalan keluar yang adil bagi kedua belah pihak agar iklim usaha tetap tumbuh tanpa mengorbankan kualitas hidup penduduk setempat.