GMNI Soroti Disorientasi Fungsi Kementerian Akibat Ambisi Politik

Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) mengkritisi fenomena pergeseran fokus kementerian yang dinilai mulai menjauh dari kepentingan nasional. Dalam diskusi publik bertajuk Disorientasi Fungsi Kementerian: Antara Ambisi Politik dan Kepentingan Nasional, organisasi mahasiswa ini menekankan pentingnya kementerian kembali pada pelaksanaan program kerja yang substantif daripada sekadar menjadi instrumen kekuasaan.

Pengamat Politik Ray Rangkuti menegaskan bahwa relasi antara pemerintah dan rakyat telah dipagari oleh konstitusi UUD 1945. Menurutnya, dalam sistem demokrasi, rakyat memegang kedaulatan tertinggi sehingga pemerintah wajib memberikan pelayanan total. Ray juga mengaitkan prinsip ini dengan konsep Fiqh Siyasah yang mengatur tata negara demi kemaslahatan publik, di mana pemimpin seharusnya menempatkan rakyat sebagai prioritas utama.

Penyebab terjadinya disorientasi di tubuh birokrasi ini dipaparkan oleh Pengamat Sosial Hizkia Darmayana. Ia melihat adanya kontradiksi antara perspektif etis-ideologis dengan realitas praktis di kalangan para menteri. Ketidakselarasan antara kebijakan atau pernyataan pejabat negara dengan nilai-nilai Pancasila dianggap sebagai bukti nyata adanya benturan kepentingan politik pribadi yang mengabaikan dasar negara.

Melengkapi diskusi tersebut, Ketua Bidang Pertanian dan Perikanan DPP GMNI Ferdinando Saferi menyebutkan bahwa persoalan efektivitas kementerian merupakan masalah klasik yang terus berulang. Ia menyoroti kemunculan menteri-menteri yang tidak produktif sebagai pemicu utama kegagalan kementerian dalam mendatangkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Diskusi yang dipandu oleh Ketua Bidang Pergerakan Sarinah DPP GMNI, Ainun Samidah, ini juga menghadirkan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga DPP GMNI Adi Suherman Tebwaiyanan. Agenda yang berlangsung pada Sabtu, 21 Februari tersebut diharapkan menjadi dasar kajian untuk mendorong kementerian agar tetap konsisten pada jalur pelayanan publik tanpa terdistraksi ambisi politik elektoral.