Kritik Keras Komisi XI DPR Terhadap Alumni LPDP yang Rendahkan Martabat Bangsa

Pernyataan kontroversial seorang alumni beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) berinisial DS memicu kritik tajam dari parlemen. Anggota Komisi XI DPR RI, Melchias Markus Mekeng, menilai sikap DS yang menyiratkan keengganan agar anaknya menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai tindakan yang tidak etis.

Mekeng menegaskan bahwa setiap penerima beasiswa LPDP memikul tanggung jawab moral yang besar. Pasalnya, dana pendidikan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan kontribusi langsung dari rakyat Indonesia. Menjadi penerima bantuan studi negara, menurutnya, adalah sebuah keberuntungan yang seharusnya dibalas dengan sikap menghormati bangsa.

Meskipun mengakui bahwa perpindahan kewarganegaraan adalah hak asasi setiap individu, Ketua Fraksi Golkar MPR RI ini menyayangkan cara penyampaian DS di ruang publik. Mekeng menganggap narasi yang dibangun DS seolah-olah memosisikan Indonesia sebagai bangsa kelas bawah, padahal negara tetap memiliki berbagai keunggulan di balik kekurangannya.

"Pernyataan yang disampaikan DS tidak pantas dan merendahkan martabat bangsa di ruang publik," ujar Mekeng. Ia berharap penerima beasiswa negara lebih mawas diri dan menghindari komentar negatif atau satir yang dapat melukai perasaan publik, terutama mengingat status mereka yang telah dibiayai penuh oleh negara.

Kontroversi ini bermula dari unggahan akun Instagram @sasetyaningtyas yang menampilkan dokumen Home Office Inggris. Dalam konten tersebut, DS menunjukkan bahwa anak keduanya telah resmi menjadi warga negara Inggris dan menyertakan kalimat 'cukup aku WNI, anak jangan' yang kemudian memicu kecaman netizen.

Merespons gelombang kritik tersebut, DS akhirnya menyampaikan permohonan maaf terbuka pada Jumat (20/2/2026). Ia mengakui adanya kekeliruan dalam pemilihan kata yang dapat ditafsirkan sebagai bentuk perendahan terhadap identitas WNI.