KPK Usut Aliran Dana Pemerasan Sertifikasi K3 di Kemenaker

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan aliran dana terkait kasus pemerasan dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan keamanan kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Meski telah menetapkan tiga tersangka baru, penyidik memastikan penelusuran tidak akan berhenti.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa penyidik akan terus menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain yang diduga diperkaya atau menerima aliran dana dari proses penerbitan sertifikasi K3 ini. Pernyataan ini disampaikan kepada wartawan pada Kamis, 26 Februari.

Pendalaman aliran dana juga dilakukan melalui pemeriksaan saksi pada Rabu, 25 Februari, termasuk Sekjen Kemenaker Cris Kuntadi, Kasi Konstruksi Bangunan Direktorat PNK3 Kemnaker Daafi Armanda, PPPK Biro Umum Setjen Kemenaker Dayoena Ivon Muriono, dan pimpinan SAV Money Changer.

Selain itu, Budi mengungkapkan bahwa penyidik juga mendalami proses pengangkatan kepegawaian dari pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara K3 di Kemenaker.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan 11 tersangka terkait dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3. Penetapan ini merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang menjaring 14 orang, termasuk Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer.

Berikut daftar 11 tersangka yang sebelumnya telah ditetapkan:

1. Irvian Bobby Mahendro;

2. Gerry Aditya Herwanto Putra;

3. Subhan;

4. Anitasari Kusumawati;

5. Immanuel Ebenezer Gerungan;

6. Fahrurozi;

7. Hery Sutanto;

8. Sekarsari Kartika Putri;

9. Supriadi;

10. Temurila;

11. Miki Mahfud.

Kasus ini terus berkembang, dan KPK kemudian menetapkan tiga tersangka baru, yaitu Chairul Fadly Harahap, Haiyani Rumondang, dan Sunardi Manampiar Sinaga. Ketiganya diduga ikut menikmati aliran dana hasil pemerasan. Keterlibatan mereka terungkap setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi dan tersangka yang telah ditetapkan sebelumnya.