Komisi III DPR Kawal Kasus ABK Terancam Hukuman Mati

Komisi III DPR RI memberikan perhatian khusus pada kasus Fandi Ramadan, seorang Anak Buah Kapal (ABK) yang menghadapi ancaman hukuman mati terkait dugaan penyelundupan 2 ton sabu. Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, menekankan pentingnya proses hukum yang transparan dan profesional dalam kasus ini.

Hasbiallah juga mengingatkan agar tidak ada praktik "permainan hukum" atau rekayasa dalam penanganan perkara tersebut. Ia menegaskan perlunya pengawasan ketat untuk memastikan keadilan bagi semua pihak.

"Kami meminta agar jangan sampai ada permainan aparat penegak hukum dalam kasus ini," ujar Hasbiallah, Jumat, 27 Februari.

Komisi III DPR berencana memanggil aparat penegak hukum terkait untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai kasus ini. Langkah ini diambil setelah keluarga Fandi mengadukan perkara tersebut ke DPR.

Menurut Hasbiallah, pemanggilan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR untuk memastikan prinsip due process of law terpenuhi. Negara wajib menjamin proses penyidikan dan persidangan yang objektif, mengingat ancaman hukuman mati yang dihadapi Fandi.

"Kita ingin memastikan bahwa tidak ada pelanggaran prosedur dan tidak ada rekayasa. Jika memang bersalah, tentu harus diproses sesuai hukum. Tetapi jika ada hal-hal yang janggal, negara wajib hadir untuk meluruskan," katanya.

Lebih lanjut, Hasbiallah mendukung pemberantasan narkotika tanpa kompromi, namun tetap mengingatkan agar penegakan hukum berjalan sesuai koridor hukum dan semangat KUHP yang baru.

Transparansi dinilai sangat penting dalam kasus ini karena menyangkut konsekuensi hukum dan kemanusiaan yang serius. Hasbiallah berharap penegakan hukum tidak mencederai rasa keadilan.

"Transparansi sangat penting karena kasus ini menyangkut konsekuensi hukum dan kemanusiaan yang sangat serius. Jangan sampai penegakan hukum justru mencederai rasa keadilan itu sendiri," pungkasnya.