Kebijakan Impor RI-AS: Produk Makanan Tetap Wajib Sertifikasi Halal

Pemerintah Indonesia memastikan bahwa produk makanan dan minuman asal Amerika Serikat tetap tunduk pada kewajiban sertifikasi halal saat memasuki pasar domestik. Penegasan ini mengklarifikasi implementasi kesepakatan tarif resiprokal atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara kedua negara yang mencantumkan beberapa kategori produk yang dikecualikan dari sertifikasi tersebut.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menyatakan bahwa kebijakan pembebasan sertifikasi hanya berlaku terbatas pada kategori barang tertentu, bukan secara menyeluruh. Langkah ini diambil untuk memastikan perlindungan konsumen di dalam negeri tetap terjaga, terutama terkait pemenuhan syariat pada produk konsumsi.

Indonesia tetap memberlakukan sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman. Jika suatu produk mengandung unsur non-halal, maka produsen memiliki kewajiban untuk mencantumkan label keterangan secara jelas, ujar Haryo dalam keterangannya pada Minggu, 22 Februari.

Berdasarkan dokumen Annex III Pasal 2.9 dalam perjanjian tersebut, relaksasi aturan halal difokuskan untuk mendukung kelancaran arus perdagangan pada sektor manufaktur dan medis. Detail mengenai kategori produk yang terdampak kebijakan ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Meskipun terdapat pengecualian sertifikasi pada sektor non-pangan, Haryo menekankan bahwa seluruh barang tersebut wajib memenuhi standar keamanan dan mutu yang ketat. Transparansi informasi mengenai kandungan produk tetap menjadi prioritas agar konsumen mendapatkan perlindungan maksimal.

Guna memfasilitasi perdagangan produk yang tetap memerlukan sertifikasi, Indonesia dan Amerika Serikat telah menyepakati Mutual Recognition Agreement (MRA). Kerja sama ini melibatkan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) di Amerika Serikat untuk memastikan sertifikasi yang diterbitkan di sana diakui keabsahannya oleh otoritas Indonesia.

Skema pengakuan timbal balik ini diproyeksikan dapat memenuhi tingginya permintaan pasar Indonesia terhadap produk berkualitas tinggi dari Amerika Serikat, khususnya untuk komoditas daging dan barang konsumsi lainnya yang memerlukan kepastian status halal secara cepat dan akurat.