Kaltara Perketat Pengawasan Pemasukan Hewan Ternak

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengambil langkah tegas dengan memperketat pengawasan terhadap pemasukan hewan ternak dari luar daerah. Upaya ini dilakukan dengan mewajibkan pelaku usaha untuk melaporkan rencana distribusi ternak sebelum memasuki wilayah Kaltara.

Menurut Kepala Bidang Peternakan DPKP Kaltara, Surianto Semuel, kebijakan ini bertujuan untuk menata administrasi lalu lintas ternak. Selain itu, langkah ini diharapkan dapat menjaga stabilitas pasokan dan harga komoditas peternakan di Kaltara.

Surianto mengatakan, pelaku usaha peternakan yang mendatangkan hewan dari luar daerah kini wajib melaporkan kegiatan pemasukan, termasuk jumlah ternak, ke kantor dinas. "Mereka wajib melaporkan berapa jumlah hewan yang akan dimasukkan. Data ini penting untuk pengawasan serta memastikan distribusi ternak berjalan sesuai ketentuan," kata Surianto, Senin, 2 Maret.

DPKP akan memberikan rekomendasi pemasukan ternak sebagai dasar administrasi dan pengendalian lalu lintas hewan pada tahap awal. Surianto menjelaskan, rekomendasi ini menjadi bagian dari sistem pengawasan pemerintah daerah terhadap aktivitas usaha peternakan.

DPKP Kaltara juga berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait pemungutan retribusi daerah. Tujuannya adalah merumuskan formula penertiban retribusi yang tepat, sehingga tidak membebani pelaku usaha atau memicu kenaikan harga di pasaran.

Ia menegaskan, penertiban retribusi harus tetap berjalan sesuai aturan, namun dengan formula yang tidak mengganggu stabilitas harga daging dan komoditas peternakan. Pemerintah daerah berharap mekanisme pelaporan dan rekomendasi ini dapat menciptakan tata kelola sektor peternakan yang lebih tertib, transparan, dan terkontrol, serta menjaga ketersediaan pasokan ternak.

Surianto menambahkan, pengawasan ini juga merupakan langkah preventif untuk menjaga kesehatan hewan dan mencegah masuknya penyakit ternak dari luar daerah.