Indonesia Emban Peran Wakil Komandan ISF, Kirim 8.000 Personel TNI ke Rafah

Pemerintah Indonesia mengambil langkah diplomatik paling berani sepanjang sejarah dengan beralih dari pendukung moral menjadi aktor keamanan aktif di Jalur Gaza. Penunjukan Indonesia sebagai Wakil Komandan International Stabilization Force (ISF) menjadi tonggak baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memposisikan Jakarta sebagai kekuatan menengah yang bertanggung jawab di kancah global.

Mandat internasional ini berlandaskan pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 yang disahkan pada 17 November 2025. Resolusi tersebut memberikan wewenang bagi pasukan internasional untuk menjaga keamanan guna memastikan penarikan pasukan Pertahanan Israel (IDF) dari Gaza berlangsung sistematis dan digantikan oleh otoritas yang diterima penduduk lokal.

Komandan ISF dari Angkatan Darat AS, Mayor Jenderal Jasper Jeffers, secara resmi mengumumkan posisi strategis Indonesia tersebut. Sebagai tindak lanjut, Jakarta menyatakan kesiapan untuk mengirimkan hingga 8.000 personel Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sektor Rafah di perbatasan Mesir telah ditetapkan sebagai lokasi pengerahan awal karena nilai strategisnya bagi distribusi bantuan.

Meskipun bergabung dalam komando internasional, Indonesia menetapkan parameter ketat atau national caveats dalam partisipasinya. Fokus utama kontingen Indonesia adalah misi kemanusiaan dan pembangunan kapasitas lokal, bukan keterlibatan dalam operasi tempur aktif.

Prinsip-prinsip ini memicu situasi yang disebut sebagai "Humanitarian Paradox". Indonesia beroperasi di bawah interpretasi mandat yang berbeda dengan Amerika Serikat dan Israel, terutama terkait poin demiliterisasi Gaza. Perbedaan pandangan ini diprediksi akan menguji koordinasi lapangan antara Jenderal Jeffers dan perwakilan komando dari Indonesia.

Tantangan Keamanan dan Legitimasi

Kehadiran fisik ribuan prajurit TNI di Gaza membawa misi ganda: menjaga keamanan sekaligus memberikan legitimasi moral sebagai representasi negara Muslim terbesar. Namun, risiko keamanan tetap tinggi menyusul penolakan keras dari faksi-faksi bersenjata di Gaza, termasuk Hamas, terhadap mandat demiliterisasi ISF.

Peneliti CSIS di Jakarta, Muhammad Waffaa Kharisma, memberikan catatan kritis agar Indonesia waspada terhadap persepsi publik. "Pemerintah Indonesia harus berhati-hati agar tidak menjadi 'wajah kolonialisme baru' di Gaza," ujarnya. Menurutnya, legitimasi moral pasukan Indonesia akan dipertaruhkan jika ISF justru terlihat lebih condong mengamankan kepentingan Israel dibanding mewujudkan kemerdekaan Palestina.

Di sisi lain, skeptisisme juga datang dari Pemerintah Netanyahu terhadap negara-negara yang dianggap bersimpati pada faksi Palestina. Posisi ini menempatkan TNI dalam situasi canggung di lapangan, terjepit di antara otoritas pendudukan dan perlawanan lokal, sembari harus memastikan distribusi dana rekonstruksi tepat sasaran pada infrastruktur dasar penduduk Gaza.