Indonesia Pimpin Sidang Dewan HAM PBB 2026: Usung Misi Inklusivitas dan Hak Pangan

Indonesia bersiap menjalankan peran strategis sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB dengan memimpin jalannya sesi ke-61 yang akan berlangsung mulai 23 Februari hingga 31 Maret 2026 di Jenewa, Swiss. Forum internasional ini diprediksi menjadi titik temu krusial bagi lebih dari 100 pejabat tinggi dunia di tengah dinamika geopolitik global yang penuh tantangan.

Rangkaian acara akan dibuka melalui Pertemuan Tingkat Tinggi (High-Level Segment) pada 23-25 Februari 2026 oleh Duta Besar Sidharto R. Suryodipuro, selaku Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa yang menjabat sebagai Presiden Dewan HAM. Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, dijadwalkan hadir langsung untuk menyampaikan pernyataan nasional bersama tokoh-tokoh kunci lainnya, termasuk Sekretaris Jenderal PBB dan Komisioner Tinggi HAM PBB.

Kepemimpinan Indonesia tahun 2026 mengusung tema besar "Presidency for All". Melalui visi ini, Indonesia berkomitmen menjaga integritas Dewan HAM sebagai ruang dialog yang inklusif untuk menjembatani perbedaan antarnegara melalui kerja sama internasional. Selain mengawal mandat perlindungan HAM universal, Indonesia juga akan menyelaraskan prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mempromosikan akses anak terhadap makanan bergizi sebagai bagian dari hak asasi yang mendasar.

Partisipasi luas telah dikonfirmasi oleh berbagai pemimpin dunia. Presiden Timor Leste Jose Ramos-Horta dan Presiden Kolombia Gustavo Francisco Petro Urrego direncanakan hadir secara fisik. Sementara itu, beberapa pemimpin negara seperti PM Nepal dan PM Somalia akan memberikan pernyataan melalui pesan video.

Sesi ke-61 ini juga menandai dua dekade berdirinya Dewan HAM PBB. Di tengah tekanan finansial sistem PBB, Indonesia menegaskan posisinya untuk tetap teguh menjalankan mandat perlindungan HAM secara setara. Selain isu-isu tematik, forum ini juga akan mengevaluasi perkembangan situasi HAM di berbagai wilayah konflik dan negara yang membutuhkan penguatan kapasitas teknis guna memastikan pemajuan hak asasi manusia tetap berjalan secara universal.