Kecam Pernyataan Dubes AS Soal Klaim Wilayah, RI: Melanggar Hukum Internasional

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia secara tegas menyatakan keberatan atas pernyataan Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee. Pernyataan yang mengindikasikan dukungan terhadap penguasaan Israel atas wilayah di Timur Tengah tersebut dinilai sebagai ancaman serius bagi stabilitas keamanan di kawasan, termasuk di Jalur Gaza.

Kecaman keras ini merupakan sikap bersama Indonesia dengan sejumlah negara di Timur Tengah. Melalui akun resmi media sosialnya, Kemlu RI menekankan bahwa klaim yang membolehkan Israel mengendalikan wilayah milik negara Arab, termasuk wilayah pendudukan di Tepi Barat, adalah tindakan yang tidak dapat diterima dan mencederai rasa keadilan internasional.

Indonesia memandang narasi yang dilontarkan Huckabee bertentangan secara diam-diam dengan prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional. Selain itu, sikap tersebut dianggap tidak selaras dengan visi perdamaian Presiden AS Donald Trump yang mengedepankan solusi dua negara. Menurut pemerintah Indonesia, penyelesaian konflik yang berkelanjutan hanya bisa dicapai jika kedaulatan negara Palestina diakui sepenuhnya dan tercipta toleransi hidup berdampingan di kawasan tersebut.

Sikap kolektif Indonesia bersama negara-negara Arab juga menggarisbawahi bahwa Israel tidak memiliki kedaulatan sah atas tanah Palestina maupun wilayah Timur Tengah lainnya. Segala upaya untuk mencaplok Tepi Barat, memisahkannya dari Jalur Gaza, serta perluasan pemukiman ilegal merupakan langkah yang bersifat hasutan dan justru menjauhkan proses perdamaian.

Pernyataan kontroversial Mike Huckabee sendiri muncul dalam sebuah wawancara bersama komentator konservatif Tucker Carlson. Dalam kesempatan itu, Huckabee menyatakan setuju jika Israel mengambil seluruh wilayah berdasarkan referensi teologis tertentu. Meski ia mengklaim Israel tidak berniat memperluas wilayah dan hanya mementingkan keamanan, pernyataan 'tidak masalah jika mereka mengambil semuanya' telah memicu gelombang protes diplomatik dari berbagai pihak.