Hamas Sambut Pasukan Internasional di Gaza, Indonesia Siapkan 8.000 Personel

Kelompok Hamas secara resmi menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Jalur Gaza. Meski menyambut baik kehadiran pasukan tersebut untuk mengawal gencatan senjata, Hamas menegaskan penolakan keras terhadap segala bentuk intervensi pada urusan internal wilayah tersebut.

Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menjelaskan bahwa fungsi utama pasukan internasional yang mereka harapkan adalah sebagai penyangga antara rakyat Gaza dan militer pendudukan. Ia menekankan pentingnya peran ISF dalam memastikan implementasi gencatan senjata berjalan sesuai kesepakatan.

"Posisi kami mengenai pasukan internasional sudah jelas. Kami menginginkan pasukan penjaga perdamaian yang memantau gencatan senjata, memastikan pelaksanaannya, dan bertindak sebagai penyangga antara tentara pendudukan dan rakyat kami di Jalur Gaza, tanpa mencampuri urusan internal Gaza," ujar Qassem pada Sabtu (21/2/2026).

Pembentukan ISF sendiri diumumkan dalam pertemuan Dewan Perdamaian di Washington yang diprakarsai Presiden AS Donald Trump. Misi ini ditargetkan memiliki kekuatan 20.000 personel tentara dan satuan kepolisian baru. Indonesia mendapatkan peran strategis dalam struktur ini dengan ditunjuk sebagai wakil komandan pasukan.

Terkait rencana pembentukan kepolisian pasca-Hamas yang diinisiasi perwakilan AS, Nickolay Mladenov, Hamas memberikan lampu hijau selama tujuannya adalah menjaga stabilitas nasional. Qassem menyebut pelatihan polisi Palestina dalam kerangka nasional bukan masalah jika ditujukan untuk mengatasi kekacauan internal.

Pemerintah Indonesia melalui Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono telah menyiapkan skema pengiriman personel secara bertahap. Jika disetujui, Indonesia akan menjadi salah satu kontributor pasukan perdamaian terbesar di dunia untuk misi ini.

Tahap awal pengiriman pasukan Indonesia direncanakan dimulai pada April mendatang dengan 1.000 prajurit, yang kemudian ditargetkan meningkat menjadi 8.000 personel pada akhir Juni 2026. Kendati kesiapan teknis sudah matang, realisasi pengerahan ini masih menunggu keputusan final dari Presiden Prabowo.