Gubernur Bali Minta Insentif Infrastruktur ke Pemerintah Pusat

Gubernur Bali, Wayan Koster, mengharapkan dukungan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Panjaitan, terkait pemberian insentif infrastruktur dari pemerintah pusat untuk Bali. Insentif ini diharapkan dapat mengatasi berbagai persoalan yang berdampak pada sektor pariwisata.

Koster menyampaikan bahwa selama ini, kebijakan daerah spesifik seperti Bali sebagai daerah wisata belum mendapatkan insentif khusus untuk infrastruktur. Akibatnya, Bali kewalahan menghadapi masalah kemacetan.

Menurut Koster, dukungan infrastruktur sangat dibutuhkan karena pemerintah daerah tidak mampu mengatasi masalah ini sendirian. Ia meminta Luhut untuk menyampaikan permohonan ini kepada Menteri PU, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, dan Menteri Bappenas.

Masalah kemacetan dan sampah menjadi sorotan utama. Pemerintah Provinsi Bali saat ini mengandalkan pengelolaan sampah di sumbernya dan berusaha menangani sampah di hilir melalui pemerintah daerah. Sementara itu, untuk mengatasi kemacetan, pemerintah daerah berupaya mengembangkan infrastruktur jalan dan moda transportasi, namun terkendala anggaran.

Koster mengingatkan bahwa jika masalah ini tidak segera dikelola, daya saing pariwisata Bali dapat menurun dalam lima tahun ke depan. Bahkan, ia khawatir pariwisata Bali bisa rusak dan sulit diperbaiki.

Oleh karena itu, Pemprov Bali meminta dukungan Luhut untuk membahas masalah ini di pusat agar pariwisata Bali dapat dijaga jangka panjang dan tidak tertinggal dari negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia.

Menurut Koster, kontribusi pariwisata Bali terhadap Indonesia sangat tinggi, sehingga Bali berhak mendapatkan insentif infrastruktur. Pada tahun 2025, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Bali mencapai 7,05 juta atau 45,8 persen dari total 15,39 juta wisman ke Indonesia.

Pada tahun 2024, total devisa yang disumbangkan pariwisata Bali mencapai Rp167 triliun. Koster berpendapat bahwa Bali seharusnya mendapat perhatian lebih atas kontribusi pariwisata ini.

Luhut Binsar Panjaitan menyatakan dukungannya atas permintaan tersebut. Ia menyatakan bahwa Bank Dunia telah menyatakan Bali membutuhkan infrastruktur, sehingga langkah Gubernur Koster harus segera dilakukan.

"Memang masalah di sini adalah infrastruktur, tadi sudah saya lapor pada Pak Gubernur jadi memang harus disegerakan dan harus terpadu, itu arahan dari World Bank," ucapnya.