Gubernur DKI dan DPRD Desak Evaluasi Operasional Lapangan Padel Akibat Keluhan Kebisingan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memperketat pengawasan terhadap aktivitas lapangan padel di ibu kota. Langkah ini diambil menyusul banyaknya keluhan masyarakat mengenai kebisingan yang ditimbulkan hingga larut malam, yang dianggap mengganggu waktu istirahat warga di sekitar area pemukiman.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa laporan gangguan suara ini datang dari berbagai titik, termasuk wilayah Haji Nawi, Cilandak, hingga Rawamangun. Pramono menyoroti dampak sosial yang nyata, seperti laporan warga yang memiliki balita dan kesulitan tidur akibat suara riuh di lapangan padel saat malam hari.

Sebagai solusi jangka pendek, Gubernur menyatakan tengah menyiapkan regulasi khusus untuk mengatur jam operasional. "Menurut saya juga tidak fair jika aktivitas tersebut mengganggu kenyamanan warga. Kami akan siapkan aturan penertiban untuk membatasi operasional lapangan padel ini," tegas Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (23/2/2026).

Senada dengan eksekutif, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, mendesak adanya evaluasi teknis yang menyeluruh. Wibi menekankan bahwa pertumbuhan fasilitas olahraga tidak boleh mengorbankan ketenangan lingkungan. Ia mengusulkan penertiban berbasis data yang mencakup audit kepatuhan tata ruang, dokumen UKL-UPL, serta ambang batas kebisingan.

Wibi menyarankan agar pengelola lapangan yang berada di zona pemukiman diwajibkan menginstalasi sistem peredam suara. Jika regulasi yang ada saat ini dianggap belum memadai untuk mengatur fenomena olahraga baru ini, ia membuka peluang untuk penyusunan Peraturan Daerah (Perda) khusus.

"Perda khusus bisa menjadi opsi jika ditemukan celah pengaturan, namun tentu perlu kajian mendalam agar tetap mendukung iklim usaha namun adil bagi warga," jelas Wibi. Meski dirinya merupakan penggemar olahraga padel untuk menjaga stamina, Wibi menegaskan bahwa prinsip keadilan dan kepatuhan aturan harus diutamakan di atas hobi pribadi.