DPRD Ingatkan Beasiswa LPDP Jakarta Tak Bebani APBD

DPRD DKI Jakarta memberikan catatan terkait wacana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk menggulirkan program beasiswa 'LPDP' khusus Jakarta. Justin Adrian Untayana selaku Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menambah beban APBD, terutama di tengah pemotongan dana bagi hasil (DBH) sekitar Rp15 triliun.

Justin menyatakan bahwa ide mengirimkan putra-putri Jakarta untuk kuliah di luar negeri adalah langkah yang baik. Akan tetapi, ia menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi fiskal daerah saat ini.

Menurut Justin, pemotongan DBH sekitar Rp15 triliun akan mempersempit ruang gerak APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam situasi ini, ia meminta Pemprov DKI untuk memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat.

"Bahwasanya ada wacana untuk mengirimkan beberapa anak terbaik kita untuk melanjutkan kuliah ke luar negeri itu baik. Selain membantu anak-anak tersebut mencapai impiannya, tapi besar harapannya anak-anak itu juga bisa membawa pulang ilmu-ilmu barunya untuk membangun Jakarta," kata Justin, Kamis, 26 Februari.

Justin menekankan bahwa kejelasan sumber anggaran sangat penting agar program baru ini tidak mengganggu pos belanja lain yang lebih mendesak. Ia juga mengingatkan agar program beasiswa luar negeri tidak menggerus bantuan pendidikan yang sudah berjalan, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

"Ke depannya, harus jelas dari mana anggarannya untuk itu semua. Jangan sampai ini malah membuat Pemprov DKI semakin kesulitan lagi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang mendasar seperti bansos (bantuan sosial) dalam segala bentuknya," lanjutnya.

Justin menambahkan, program seperti KJP Plus dan KJMU menyasar kelompok masyarakat yang lebih luas dan langsung memenuhi kebutuhan pendidikan warga Jakarta. Ia berharap program-program tersebut tetap dilanjutkan secara efektif.

"Terutama untuk bansos-bansos di bidang pendidikan, yaitu KJP Plus dan KJMU. Seiring sejalan dengan beasiswa ‘LPDP’ tadi diberikan, bansos-bansos itu juga harus dilanjutkan secara efektif. Dan jangan sampai ada pengurangan-pengurangan baik dalam jumlah kuotanya maupun besaran manfaatnya yang bisa berdampak terhadap masyarakat," tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya untuk menyiapkan program beasiswa 'LPDP' versi Pemprov DKI, meskipun terdampak pemotongan DBH dari pemerintah pusat.

"Jadi untuk LPDP Jakarta, sebenarnya kemarin kalau tidak ada pemotongan DBH sampai Rp15 triliun pasti sudah kita jalankan. Sekarang, kami sudah mempersiapkan untuk itu," ucap Pramono, Kamis, 19 Februari.

Pramono menegaskan keinginannya agar siswa berprestasi dari Jakarta memiliki akses pendidikan ke luar negeri melalui skema yang disiapkan pemerintah daerah. "Tetapi, memang saya betul-betul berkeinginan bahwa anak-anak Jakarta yang sekolahnya bagus, bisa sekolah di luar melalui program LPDP yang dipersiapkan oleh pemerintah DKI Jakarta. Saya akan wujudkan," ujarnya.