Desakan Pencabutan Izin Ritel Modern di Desa demi Selamatkan Jutaan Warung Rakyat

Presiden Prabowo Subianto didesak untuk segera mengambil langkah tegas dengan mencabut izin operasional ritel modern yang berlokasi di wilayah pedesaan. Aspirasi ini disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P), Ali Mahsun ATMO, yang menilai keberadaan ritel berjejaring global tersebut telah mematikan ekosistem ekonomi lokal selama hampir tiga dekade.

Ali Mahsun mengungkapkan bahwa dominasi modal besar di pelosok desa telah menciptakan kondisi kritis bagi pedagang kecil. Sejak kesepakatan LOI IMF 1998, ia menilai ekonomi rakyat terus tergerus karena perputaran uang di desa justru ditarik ke luar oleh pemilik modal besar, bukan berputar di masyarakat setempat.

Data internal APKLI-P menunjukkan penyusutan jumlah unit usaha rakyat yang sangat signifikan dalam 18 tahun terakhir sebagaimana tercantum dalam data berikut: