Prabowo Akan Hadiri Rapat Pembahasan Pengiriman Pasukan ke Gaza

Kepala Biro Info Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Brigadir Jenderal TNI Rico Sirait, menyatakan bahwa keputusan terkait pengiriman pasukan ke Gaza masih menunggu kehadiran Presiden Prabowo Subianto pada 28 Februari 2026. Rapat tersebut akan membahas arahan terkait jumlah pasukan, personel, lokasi, dan waktu pelaksanaan.

“Saya belum bisa meng-update karena masih menunggu kehadiran Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 28 nanti,” kata Rico kepada pers, dikutip Antara, Rabu (25 Februari) malam.

Menurutnya, arahan Prabowo akan menjadi dasar penentuan detail pengiriman pasukan. Hal ini juga telah disampaikan kepada seluruh jajaran TNI dan Kemenhan agar menahan diri dan tidak menyampaikan informasi yang dapat menimbulkan disinformasi.

Sebelumnya, Prabowo telah menandatangani kesediaan Indonesia untuk bergabung dengan Badan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, saat kunjungan kerja ke AS. Indonesia juga akan menempatkan petinggi militernya sebagai wakil komandan Pasukan Stabilitas Internasional bentukan badan tersebut, dan Prabowo menyatakan akan mengirimkan pasukan militer Indonesia dalam jumlah signifikan.

Dalam kesempatan yang sama, Rico Sirait juga menyinggung mengenai pembentukan 4.000 ASN menjadi personel Komponen Cadangan pada April mendatang. Proses ini akan berlangsung selama enam pekan pendidikan dan latihan.

“Sekarang sudah masuk tahap registrasi dan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23/2019 tentang PSDN. Itu adalah sifatnya tetap menjadi bagian dari sukarela,” katanya.

Ia menekankan bahwa syarat utama menjadi personel Komando Cadangan adalah sukarela, tanpa unsur paksaan. Kemenhan hanya memberikan kuota jumlah personel yang dibutuhkan dari 49 kementerian yang ada.

Ia mencontohkan, kuota dari masing-masing kementerian akan disesuaikan dengan jumlah sumber daya manusia yang tersedia. Proses seleksi juga akan memastikan kesehatan dan kondisi fisik yang memadai dari para pendaftar.

“Kalau secara gender, apakah laki-laki dan perempuan, itu diserahkan kepada instansi ataupun kementeriannya masing-masing. Yang dikirimkan sesuai dengan pendaftaran yang dilakukan di internal, ya itu yang nantinya diproses secara administrasi,” katanya.

Pelaksanaan pendidikan dan latihan Komponen Cadangan akan dilaksanakan dalam dua gelombang, masing-masing selama satu setengah bulan. Gelombang pertama akan diikuti oleh 2.000 orang.

“Jadi gelombang pertama 2.000 orang, kemudian dilaksanakan satu bulan setengah,” katanya.