Pemerintah Pusat Dorong Renovasi 16.000 Sekolah pada 2025

Isu sekolah rusak bukanlah hal baru, namun pemerintah pusat terus mendorong perbaikan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa kewenangan pengelolaan sekolah berada di pemerintah daerah, meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memberikan dukungan.

“Sekolah rusak, sekolah ada yang kurang baik. Dan Anda harus ingat, sekolah itu adalah kewenangan dari pemerintah daerah. Aturannya seperti itu,” kata Teddy di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 27 Februari.

Teddy menjelaskan bahwa SMA menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sedangkan SD dan SMP menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Untuk mengatasi masalah yang sudah lama ada, pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berupaya melakukan perbaikan melalui program renovasi. Pada tahun 2025, pemerintah menargetkan renovasi sekitar 16.000 sekolah dengan total anggaran sekitar Rp17 triliun.

Menurut Teddy, renovasi ini akan dikoordinasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Data serta dokumentasi terkait program ini tersedia dan dapat diakses oleh publik.

Selain perbaikan fisik, pemerintah juga mendorong pembelajaran digital. Pada tahun 2025, pemerintah berencana menyalurkan 280.000 TV untuk mendukung pembelajaran digital di 280.000 sekolah, dan program ini akan terus ditingkatkan. Teddy juga menyebutkan rencana lanjutan seperti sekolah Garuda, sekolah terintegrasi, serta pembangunan kampus-kampus baru yang sedang berjalan.